Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG. COM, KUPANG — Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ictiarto, menegaskan pentingnya memasukkan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam rencana pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ictiarto, mengatakan saat ini, 28 dari 30 indikator tersebut telah tercakup dalam Analisis Capaian Pembangunan Daerah (ACPD).

Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ada daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan.

“Kalau indikator-indikator ini tidak dimasukkan, artinya rencana pembangunan tidak fokus pada manusia, tapi lebih pada investasi dan hal lain,” ujarnya saat diwawancarai POS-KUPANG. COM, Rabu (13/8). 

Indikator PJPK mencakup aspek penting peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bonivasius, ketidakpahaman dan kesibukan pemerintah daerah menjadi salah satu alasan belum optimalnya integrasi indikator tersebut.

Baca juga: BKKBN dan Pemprov NTT Gelar  Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Untuk mengatasinya, BKKBN melakukan tiga langkah strategis Pendampingan langsung ke daerah dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk mengevaluasi daerah yang belum mengadopsi indikator.

"Training of Trainers (TOT) bagi perguruan tinggi agar dapat mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun PJPK dan rencana aksi," ujarnya. 

TOT perdana akan dilaksanakan minggu ini di Jakarta, melibatkan Universitas Nusa Cendana (Undana) sebagai perwakilan perguruan tinggi negeri di NTT.

“Perguruan tinggi yang sudah dilatih nantinya bisa membantu kabupaten dan kota yang kesulitan, misalnya di TTS,” ungkap Bonivasius.

Targetnya, matriks PJPK selesai pada Agustus 2025, disusul rencana aksi pada September. Pelaksanaan program akan dimulai tahun depan, dengan evaluasi akhir tahun menggunakan Indeks Pembangunan Berdasarkan Kependudukan (IPBK).

Bonivasius menekankan, pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang.

“Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kita akan terus terjebak pada SDM yang rendah dan tidak kompetitif. Di NTT, masalah utamanya adalah SDM. Kalau kualitasnya ditingkatkan, NTT akan lebih maju,” tegasnya. (iar)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS