Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Hingga pertengahan tahun 2025, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian tinggi. 

Dinamika geopolitik, fragmentasi geoekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter global yang berdampak pada naiknya biaya utang dan gejolak pasar keuangan negara berkembang, turut menekan stabilitas ekonomi dunia. 

Namun di tengah situasi tersebut, Pemerintah terus menjaga optimisme dengan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi secara optimal sebagai peredam (shock absorber) untuk melindungi masyarakat serta menjaga kesinambungan pembangunan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan, menyampaikan bahwa di tengah tekanan eksternal, ekonomi nasional tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali. Inflasi nasional per Juni 2025 tercatat sebesar 1,87 persen (yoy) dengan inflasi inti mencapai 2,37 persen.

“APBN terus dimaksimalkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas, namun juga sebagai instrumen utama perlindungan sosial dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adi Setiawan dalam rilis resminya, Selasa (30/7).

Hingga 30 Juni 2025, realisasi belanja APBN di Provinsi NTT mencapai Rp14,59 triliun atau 40,99 persen dari total pagu anggaran. Angka ini terdiri dari: Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,51 triliun (34,87 persen), Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,08 triliun (43,40 persen).

Realisasi belanja pusat terdiri atas belanja Pegawai Rp2,09 triliun (53,79 persen), belanja Barang Rp1,05 triliun (25,95 persen), belanja Modal Rp352,31 miliar (16,72 persen).

Sementara itu, untuk TKD, realisasinya mencakup, dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,42 triliun (46,84 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 63,46 miliar (30,68 persen), DAK Non-Fisik Rp22,73 miliar (1,20 persen), Insentif Fiskal Rp119,61 miliar (50,00 persen) yang diberikan kepada 17 pemda di NTT atas capaian kinerja, Dana Desa Rp1,43 triliun (53,05 persen).

Pemerintah juga terus menggencarkan perlindungan sosial melalui berbagai program bansos, antara lain bantuan Sosial Yatim Piatu (YAPI) realisasi Rp8,5 miliar mencakup 18.715 penerima manfaat yang terdaftar di DTKS dan tidak menerima bantuan lain.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) realisasi Rp891,29 miliar menjangkau 1.667.415 penerima manfaat. Program Keluarga Harapan (PKH) realisasi Rp596,63 miliar,disalurkan kepada 741.537 penerima, termasuk ibu hamil, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Baca juga: Kanwil DJPb NTT Dukung Penuh Peluncuran 80.000 KMP, Wujudkan Desa Tangguh dan Mandiri

APBN juga menjadi tumpuan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR total Rp1,36 triliun menjangkau 31.958 debitur penyaluran terbesar Kota Kupang (Rp147,38 miliar).

Sektor dominan: Perdagangan besar dan eceran (Rp751,18 miliar) Penyaluran UMi total Rp165,41 miliar disalurkan kepada 35.531 debitur terbesar di Kabupaten Manggarai (Rp17,53 miliar) Mayoritas disalurkan ke sektor perdagangan.

Kementerian Keuangan melalui unit vertikalnya di Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN secara tepat sasaran, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 Capaian semester I tahun 2025 ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan pemulihan ekonomi di daerah. 

"Stabilitas dan inklusivitas pertumbuhan adalah tujuan utama, dan APBN adalah instrumen penting dalam mencapainya," tutup Adi Setiawan. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS