Baca tanpa iklan
Nurul menambahkan bahwa sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI akan meminta laporan resmi dari Mabes TNI, khususnya dari TNI Angkatan Darat, mengenai kronologi dan tanggung jawab atas insiden tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap prosedur disposal amunisi, terutama yang melibatkan personel sipil.
“Kegiatan seperti ini tidak boleh dianggap rutinitas biasa. Harus dipastikan bahwa seluruh personel yang terlibat memiliki keahlian, alat pelindung diri yang memadai, serta bahwa lingkungan sekitar benar-benar steril dari risiko,” lanjutnya.
“Kami juga meminta TNI untuk memberikan perhatian maksimal kepada keluarga korban, baik dalam bentuk santunan, pendampingan psikologis, maupun penghormatan layak terhadap para prajurit yang gugur," tambah Nurul.
Komisi I DPR lanjut Nurul akan terus mengawal proses investigasi dan mendesak adanya pengetatan keamanan dalam penanganan bahan peledak di lingkungan militer. (Tribun Network/gta/sid/wly)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS