Kabupaten Kupang Terkini

Polemik Relokasi Warga Pulau Kera, Camat Sulamu Sebut Warga dukung Kebijakan Bupati Kupang

Editor: Eflin Rote
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Camat Sulamu, Markus Fanggidae, saat diwawancarai Pos Kupang bertempat di Kantor Bupati Kupang, Rabu (23/4)

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Relokasi warga Pulau Kera yang diwacanakan Bupati Kupang, Yosef Lede menjadi polemik akhir-akhir ini di media sosial.

Sebelumnya beredar video Bupati Kupang, Yosef Lede yang menegaskan akan merelokasi seluruh warga yang menetap di Pulau Kera ke tempat yang lebih aman dan dekat dengan layanan dasar.

Camat Sulamu, Markus Fanggidae, saat di temui Pos Kupang Rabu (24/4), di Kantor Bupati Kupang menyampaikan, Bupati Yosef Lede telah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua RT maupun RW di wilayah Pulau Kera, saat melakukan kunjungan ke Desa Pantulan beberapa waktu lalu.

"Berkembang di media bahwa terjadi polemik pemberitaan sehingga tadi saya sudah berjumpa dengan bupati dan bupati akan undang warga Pulau Kera yang diwakili oleh RT dan RW yang ada disana, juga mengundang Camat Semau, Kepala Desa Uiasa dan juga Camat Sulamu dan beberapa OPD terkait untuk kita dengar pendapat bupati," ujar Markus. 

Menurutnya, isu Bupati Kupang akan menggusur seluruh pemukiman warga Pulau Kera hanya dipelintir beberapa oknum, yang mana mereka belum mendengar secara langsung maksud dari relokasi tersebut. 

"Maka dari itu bupati berinisiasi untuk mengundang beberapa pihak disana untuk menjelaskan secara langsung maksud baik dari pemerintah untuk relokasi warga yang ada di Pulau Kera," tuturnya

Markus mengatakan, banyak masyarakat yang mau direlokasi, hal ini terkait kurangnya akses air bersih, listrik, kesehatan dan pendidikan. 

Baca juga: Polres Kupang Serahkan Bantuan Sembako Bagi 180 Warga Pulau Kera

"Banyak yang mau direlokasi karena memang disana akses untuk mendapatkan air bersih itu sangat sulit mereka harus ambil air bersih di Oeba dan dari Sulamu, kemudian akses listrik juga tidak ada, terus akses kesehatan juga tidak ada di sana dan pendidikan, pendidikan itu hanya sampai tingkat SD Madrasah saja," ungkap Markus. 

Fasilitas seperti rumah di Pulau Kera banyak dibangun rumah darurat oleh warga, sedangkan untuk rumah permanen hanya terdapat beberapa rumah saja. 

"Jadi menurut saya banyak masyarakat yang mau di relokasi, hanya isunya ini dipelintir oleh beberapa oknum sehingga menyebabkan adanya keributan sedikit," lanjutnya. 

Mengingat seluruh fasilitas akan dibangun pemda, Markus yakin banyak masyarakat yang mendukung relokasi itu.

Hingga saat ini warga Pulau Kera yang terdata memiliki kartu keluarga dan KTP Kabupaten Kupang, sebanyak 88 KK, dengan 500an penduduk. (nov) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkini