Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT tidak memiliki data kebencanaan. Padahal Provinsi NTT tengah dalam situasi bencana alam.
Berbagai wilayah melaporkan bencana alam terjadi. Data yang ditampilkan BPBD NTT merupakan data yang bukan terkini.
Anggota Komisi V DPRD NTT, Luisa Redempta Yosheline Lana menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan BPBD, PUPR dan Dinas Sosial ihwal bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2024 dan 2025.
"Dalam rapat tadi kami sudah mendapat banyak penjelasan. Memang data dari BPBD itu yang masih kurang. Kurangnya data karena komunikasi dan koordinasi," kata politikus Hanura itu, Senin (3/2/2025).
Baca juga: Tuntut Perbaikan Jalan, Warga Adonara Flores Timur NTT Tanam Jagung dan Pisang di Jalan Rusak
Sheline Lana berkata, data yang masuk ke BPBD NTT belum semua daerah. Sehingga, DPRD NTT meminta BPBD agar bisa melakukan konsolidasi ke BPBD di tingkat kabupaten/kota.
Data yang dihimpun BPBD, kata dia, paling kurang dalam pekan ini harus dirampungkan. Sheline Lana menyebut, masalah data menjadi kendala dalam pengambilan keputusan dalam situasi bencana.
"Data menjadi sangat penting untuk penanganan langsung bencana hidrometeorologi," kata Sheline Lana.
Dalam RDP, Sheline Lana berujar, laporan BPBD NTT lebih banyak datang dari pulau Timor. Oleh DPRD melaporkan bencana alam terjadi hampir di seluruh NTT. Pendataan kondisi bencana, dia menduga lemahnya koordinasi sehingga belum rampung.
"Tadi Pak Kakak BPBD NTT sudah menyampaikan itu. Itu kekurangan mereka. Itu data yang tidak rampung," kata Sheline Lana.
Anggota DPRD NTT lainnya Winston Rondo juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan bencana alam itu berulang. Sehingga data yang baru muncul kemudian, merupakan sesuatu yang terlambat.
Politikus Demokrat NTT itu berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah cepat. Bila bencana dalam skala lebih luas maka bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk penggunaan dana siap pakai (DSP) di BNPB.
Dia mengatakan, dalam RDP dirinya sempat mengkritik laporan data. Dalam Pusat Data Pelaporan harusnya bisa dimasukkan agar dibawa dalam rapat bersama. Justru saat RDP BPBD menggunakan data lama.
"Itu membutuhkan respon cepat, terutama laporan maupun statement bencana maupun memenuhi prosedur tanggapan. Rupanya belum dikonsolidasikan (data) oleh Pak Kalak," kata dia.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT itu mengatakan, data menjadi penting. Laporan di Pusdalops harus bisa ditindaklanjuti segera untuk pengambilan keputusan bersama. Agak malu, kata dia, jika bencana sudah berlangsung tapi data masih menjadi kendala utama.