Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, YOGYAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyinggung bantuan sosial atau bansos yang sering tidak tepat sasaran.
Dia menyebut, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya sering melihat penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran itu.
"Bahwa para pendamping sendiri sering melihat ada yang sesungguhnya tidak berhak menerima bansos malah menerima bansos. Setuju apa enggak?" kata Gus Ipul saat memberi arahan di Sleman Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Adapun Gus Ipul ketika memberi arahan di hadapan ratusan relawan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam acara peringatan Hari Kesetiakwanan Sosial Nasional (HKSN) di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Dikutip dari Kompas.com, Gus Ipul menyebut keluhan bahwa bansos diterima oleh orang yang tidak berhak sebenarnya telah disampaikan oleh kepala daerah.
Adapun Kemensos, kata Gus Ipul, saat ini bekerja menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini hanya dikerjakan oleh Kemensos.
Sementara itu, banyak kementerian/lembaga lainnya seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memiliki data serupa.
Menyadari terdapat banyaknya data di kementerian/lembaga, kata Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto kemudian memerintahkan agar dilakukan konsolidasi dan pemadanan hingga menyusun satu data nasional.
Presiden memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memimpin pemadanan data nasional ini.
"Sekarang sudah sampai tahap akhir, insya Allah sebentar lagi inpres akan keluar, satu data yang itu nanti akan dikelola dengan baik sehingga Bapak Ibu sekalian kita diharapkan punya data yang lebih akurat," tutur Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, pemadanan data itu dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Masyarakat Sipil (Dukcapil).
"Ke depan mari kita mulai kerja dengan data yang baru ini, data yang sudah dipadankan dengan NIK, data yang by name by address dan juga termasuk profil keluarga penerima manfaat akan lebih jelas dibandingkan dengan sebelumnya," kata Gus Ipul. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS