Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Putri Megawati Soekarnoputi, Puan Maharani kembali dipilih sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Puan berjanji akan memimpin DPR dengan mengutamakan kerja bersama.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengundang seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil.
Berdasarkan Pasal 427D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3, susunan pimpinan DPR periode 2024-2029 ditetapkan sesuai urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
Untuk posisi ketua DPR, diberikan kepada anggota DPR yang berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama.
Selanjutnya, wakil ketua DPR merupakan anggota DPR yang berasal dari parpol dengan perolehan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Menindaklanjuti UU tersebut, Puan Maharani dari Fraksi PDIP ditetapkan sebagai ketua DPR. Kemudian, wakil ketua DPR bakal dijabat oleh Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem.
Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024), mengatakan, dalam lima tahun ke depan, unsur pimpinan DPR secara kolektif kolegial akan memimpin DPR dengan mengutamakan kerja bersama serta memperkuat komunikasi lintas fraksi, lintas komisi, dan badan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR untuk mencapai kebersamaan.
”Kebersamaan bukan berarti semua serba sama. Akan tetapi, titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan anggota DPR lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi,” ujar Puan.
Utamakan musyawarah mufakat
Puan mengemukakan, mekanisme kerja di setiap AKD DPR dalam penetapan kebijakan negara harus mengutamakan musyawarah mufakat. Karena itu, di setiap AKD diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR dan mitra kerja, antarkelompok fraksi, antarpimpinan, dan anggota. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga mengingatkan bahwa DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional akan selalu menjadi harapan rakyat. DPR, lanjutnya, akan selalu menjadi sorotan seluruh rakyat, baik di dalam sidang-sidang DPR maupun kegiatan anggota di daerah pemilihan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan, bahkan dalam kegiatan-kegiatan di luar tugas DPR.
Lebih dari itu, sebagai wakil rakyat, DPR juga dituntut memiliki rasa keadilan, kepeduliaan, empati, serta simpati pada permasalahan rakyat.
”DPR dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial. Kita harus selalu mawas diri dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat,” ucap Puan.
Dalam kesempatan tersebut, atas nama seluruh anggota DPR, Puan mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahaiswa, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi masyarakat untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil.
”Berikanlah pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.