POS-KUPANG.COM – Sampai saat ini, Partai Banteng Moncong Putih belum menentukan keputusan siapakah kader yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta nanti. Ini menandakan bahwa PDI Perjuangan masih ragu terhadap jagoannya.

Selama ini, salah satu figur yang disebut-sebut sebagai sosok yang bisa diandalkan untuk maju dan berkompetisi dalam pesta demokrasi 2024 ini, adalah Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok.

Sosok ini dinilai pantas, karena selain makan asam garam di dunia politik, Ahok juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang mencatatkan aneka prestasi dalam membangun wilayah yang dipimpinnya, DKI Jakarta.

Bahkan komitmennya membangun ibu kota negara itu, dinilai tak tertandingi. Karena Ahok tak saja mendesain pembangunan secara baik, tetapi juga rajin turun ke lapangan untuk menyapa Masyarakat ibu kota.

Bahkan Ahok tak sungkan-sungkan turun sendiri menata ketimpangan yang ditemukannya di lapangan. Ia bahkan masuk keluar parit untuk mengatur alur air agar tidak sampai meredam Jakarta.

Apesanya, ketika dalam spiritnya membangun DKI, Ahok terjerat kasus pidana hingga mengantarnya meringkuk di balik jeruji besi selama beberapa tahun lamanya. Ini terjadi karena kasus penistaan agama yang dialamatkan padanya.

Atas kasus tersebut, sehingga sampai sampai saat ini sosok yang dikenal sangat tegas itu belum menemukan kabar apakah dalam Pilgub DKI Jakarta 2024, ia kembali diusung oleh partainya untuk maju di daerah ibu kota negara tersebut.

Lantas, siapakah yang akan diusung PDIP dalam momen ini? Bukankah saat ini hanya Ahok yang elektabilitasnya bisa menyaingi Anies Baswedan dalam setiap jajak pendapat di Jakarta?

Atas dasar itulah sehingga Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, angkat bicara. Ia bahkan secara mengejutkan menyebutkan bahwa PDIP seakan berada di persimpangan jalan. PDIP ragu-ragu dalam menentukan sikap.

"Yang menjadi keraguan di sini, adalah apakah PDIP masih berani mengajukan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta, mengingat ada catatan historis di masa lalu, di Pilkada Jakarta yang lalu, di mana Ahok pernah tersandung kasus dugaan penistaan agama?" kata Bawono Kumoro sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Kompas.com, Selasa 6 Agustus 2024.

Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Selama menjalani pidana penjara, Ahok mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebanyak 3 bulan 15 hari.

Bawono mengatakan, langkah politik PDI-P di Pilkada Jakarta sangat dinantikan oleh berbagai pihak, termasuk partai-partai politik lain karena PDI-P salah satu partai dengan perolehan kursi terbesar ketiga di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta.

Menurut Bawono, Ahok sebenarnya kader potensial dan masih bisa bersaing di Pilkada Jakarta karena mempunyai modal elektabilitas yang mumpuni. Selain itu, Ahok juga dianggap memiliki pengalaman serta kapasitas cukup baik dalam memimpin Jakarta.

Akan tetapi, perkara penistaan agama yang pernah membelit Ahok nampaknya menjadi salah satu pertimbangan utama PDI-P buat mendorongnya bersaing di Pilkada Jakarta.

"Saya melihat ada keraguan itu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur Jakarta mendatang," ucap Bawono.

Di sisi lain, muncul skenario mengupayakan calon tunggal dalam Pilkada Jakarta. Sebab partai-partai tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) berharap mereka bisa merekrut partai politik lain buat mendominasi dukungan politik menjadi KIM Plus, dan mengusung calon gubernur di Pilkada Jakarta mendatang.

KIM kemungkinan besar sepakat mengusung Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal kandidat calon gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul Fawaid mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus. Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca juga: Dukungan NasDem ke Anies Baswedan Bisa Dicabut, Begini Kata Ahmad Sahroni

Baca juga: Jamiludin Ritonga Soroti Pertemuan Tak Terduga Anies Baswedan – Baba Alun, Begini Katanya

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya. Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS