Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas citra kepolisian yang membaik di tengah masyarakat, tapi masyarakat banyak pekerjaan rumah yang penting yang harus dibenahi kepolisian.
Presiden mengingatkan bahwa Kepolisian Negara RI memiliki peran sentral di masyarakat. Sentralisasi peran ini sekaligus berimplikasi pada pengawasan perilaku Polri secara terus menerus oleh masyarakat. Masyarakat sipil turut mengingatkan institusi Kepolisian bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi.
Presiden Joko Widodo memberi ucapan Selamat Hari Bhayangkara kepada seluruh keluarga besar Polri dalam upacara peringatan HUT Ke-78 Polri di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024) sore. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian anggota Polri dalam stabilitas dan keamanan negara, termasuk dalam mengawal proses demokrasi di Pemilu 2024 serta agenda-agenda besar pembangunan.
Polri pun disebut selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. ”Polri tidak ada liburnya, Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan. Tapi di sisi lain artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak-tanduk Polri,” tutur Presiden dalam amanatnya sebagai inspektur upacara.
Kali ini, Presiden Jokowi mengenakan jas biru didampingi Nyonya Iriana yang berbaju kurung warna merah marun. Adapun Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Nyonya Wury. Selain itu, hadir pula Nyonya Shinta Nuriyah Wahid, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.
Dalam amanatnya, Presiden juga mengapresiasi citra Polri yang membaik dalam beberapa survei terakhir. ”Ini patut kita syukuri serta harus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan komunikasi publik yang baik, dengan menjadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan tidak semakin mudah baik dari sisi geopolitik, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh ketidakpastian,” tambahnya.
Cara pandang strategis
Berdasarkan survei Litbang Kompas bahwa citra Polri mengalami tren kenaikan dari waktu ke waktu. Pada survei Juni 2024, citra Polri sebesar 73,1 persen. Angka ini mengalami kenaikan 1,6 persen dibandingkan survei pada Desember 2023, yakni 71,6 persen, 4,8 persen dibandingkan Agustus 2023 sebesar 66,8 persen.
Presiden juga berpesan supaya Polri semakin lincah dan adaptif. Selain harus memiliki cara pandang strategis, Polri juga harus menjadi penyejuk bangsa (cooling system) dan perekat kebhinekaan. Beberapa karakter lain yang harus dimiliki adalah profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
Menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden juga meminta Polri ikut mendukung dan menyukseskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang segera berlangsung.
”Jaga netralitas, jaga stabilitas dan jaga demokrasi kita agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil,” katanya.
Mengabdi untuk Indonesia
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dalam sambutannya, berkomitmen Polri akan terus mengabdi untuk Indonesia.
“Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia kami berkomitmen untuk menjadi Bhayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia,” ujar Listyo.
Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, sejumlah langkah akan dilakukan untuk pengamanan. Polri telah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar melaksanakan Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System.
Ia juga menyatakan bahwa Pemilu 2024 telah berhasil terselenggara dengan aman. Hal itu karena dukungan seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilu yang memiliki cita-cita yang sama untuk Indonesia maju.
Baca juga: HUT Bhayangkara ke-78, Kapolres Sikka: Mari Tingkatkan Profesionalitas Kita dalam Menjalankan Tugas
Listyo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sebab Polri masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Ia juga berkomitmen untuk terus membuka ruang kritik demi perbaikan organisasi.
”Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat,” kata Listyo.
Pekerjaan rumah
Bertepatan dengan HUT Ke-78 Polri, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meluncurkan Laporan Hari Bhayangkara 2024. Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, masih banyak peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian.
Sepanjang Juli 2023-Juni 2024, tercatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Dari 645 peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban tewas. Selain itu, Kontras juga mendokumentasikan 35 peristiwa extrajudicial killing yang menewaskan 37 orang.
Tak hanya itu, dalam periode tersebut, peristiwa represi terhadap kebebasan sipil pun masih terjadi. Kontras mencatat 75 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang meliputi tindakan pembubaran paksa ada 36 kali, penangkapan sewenang-wenang 24 kali, dan tindakan intimidasi 20 kali.
”Alih-alih bertindak untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga, anggota Polri justru menjadi alat untuk membungkam warga. Mayoritas pelanggaran terhadap kebebasan sipil dialami oleh warga yang mempertahankan ruang hidup dan menuntut haknya dan mengemukakan pendapat di muka umum. Peristiwa tersebut sekaligus memperlihatkan rezim yang masih belum mampu menunjukkan keberpihakan pada hak warga negara,” ujar Dimas.
Menurut Dimas, profesionalitas dalam upaya penegakan hukum pidana juga masih menjadi pekerjaan rumah yang genting bagi Kepolisian. Berbagai peristiwa salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang masih terjadi. Hal itu semakin menunjukkan bahwa praktik pada aturan prosedural dan formil hukum pidana seringkali diabaikan dan dikesampingkan.
”Profesionalitas dalam upaya penegakan hukum pidana masih menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi Kepolisian. Berbagai peristiwa salah tangkap dan penangkapan sewenang-wenang masih terjadi, menunjukkan bahwa pada praktiknya aturan prosedural dan formil hukum pidana seringkali diabaikan dan dikesampingkan,” kata Dimas.
Dimas menjelaskan, Laporan Bhayangkara 2024 untuk memberikan kritik serta saran kepada Kepolisian. Institusi tersebut masih banyak hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi.
”Laporan ini menjadi bentuk partisipasi Kontras terhadap Reformasi Sektor Keamanan khususnya reformasi Polri, sesuai mandat reformasi serta untuk memberikan dorongan kepada Polri dalam melakukan perbaikan institusi sesuai dengan standar HAM dan demokrasi,” kata Dimas.
Akui telah gagal
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan, Polri harus segera menghentikan kekerasan berlebih dan kesewenang-wenangan anggotanya.
Selain itu, aksi represif polisi atas kebebasan sipil juga akan terus berlangsung dan berpotensi melanggengkan impunitas bila negara tetap meloloskan Revisi Undang-Undang Polri, yang masih memuat pasal-pasal bermasalah
”Kapolri sering kali menyatakan akan melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Tampaknya ini tidak kunjung terwujudkan. Aksi kekerasan berlebih dan praktik kesewenang-wenangan lainnya terhadap mereka yang membela haknya, terhadap mereka yang kritis, terhadap mereka yang memiliki pandangan politik berbeda, masih terus terjadi, dan ini sering melibatkan anggota Polri,” kata Usman
Ia meminta dalam Hari Bhayangkara Polri Ke-78, Polri harus mengakui kalau mereka telah gagal dalam menegakkan hak asasi manusia. “Pengakuan ini harus menjadi momentum bagi Polri untuk benar-benar memperbaiki diri, tegakkan hukum atas aparatnya yang terlibat dalam kekerasan yang sewenang-wenang dan mencegah agar peristiwa serupa tidak terulang,” tutur Usman.
(kompas.id)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS