Sehingga harus ada keberanian Presiden Terpilih untuk memangkas program-program pemerintah sebelumnya yang tidak prioritas.

Misalnya program yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat atau membebani APBN.

Slamet memandang jika program ini harus penerbitan uatanf baru sebetulnya bukan menjadi masalah ketika digunakan program-program yang langsung berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan dan produktivitas rakyat.

“Selama bukan untuk fisik yang hanya proyek-proyek mercusuar tentu didukung,” urainya.

Slamet juga menyoroti ketahanan pangan, secara teori , program ini harusnya bisa meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kita.

Dengan program ini, potensi terserapnya komoditas petani lokal mestinya akan luar biasa.

Hanya dia mengaku masih ragu dengan penyerapan produk hasil petani.

“Karena pengalaman sebelumnya, pemerintah mau enaknya sendiri, saya khawatir pembunuhan kebutuhan pangan ini di penuhi melalui impor dan pemerintah tidak peduli dengan petani kita,” paparnya.

Harapan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Barat IV ini, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya 'omon omon'.

“Jangan sampai ada kepentingan ekonomi menunggangi program ini,” pungkasnya.

Tepat Sasaran

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai realokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) diperlukan agar tidak terhadi penambahan defisit fiskal.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan Prabowo Subianto hanya memakai anggaran Rp71 triliun sekitar 2 sampai 2,5 persen dari belanja negara.

“APBN masih bisa menyerap, melalui realokasi belanja-belanja dari KL lainnya, sehingga tidak perlu menambah defisit,” ucapnya kepada Tribun, Selasa (25/6/2024).

Anthony menjelaskan yang menjadi persoalan justru tantangan target dari program tersebut.