Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Peternakan (Disnak) Nusa Tenggara Timur (NTT) rutin melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menanggulangi rabies.
Kepala Bidang Keswan Disnak NTT, drh. Melky Angsar M.Sc mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT sudah menyebar sejumlah bahan edukasi di 1.855 titik di gereja, sekolah, kantor desa berupa poster dan leaflet pada Pulau Timor. Tujuannya untuk memberi informasi dan upaya yang harus dilakukan ketika terkena gigitan hewan penular rabies (HPR).
"Tujuannya untuk memberikan kepada masyarakat tentang bahaya rabies, bagaimana kalau terkena gigitan rabies. Harus kemana, harus bikin apa. Jadi sementara itu, sosialisasi edukasi kepada masyarakat," ujarnya, Rabu 29 Mei 2024.
Kegiatan itu pun diharapkan masyarakat ikut peduli untuk melakukan vaksinasi terhadap HPR seperti anjing. Melky Angsar mengatakan, langkah lainnya adalah melakukan vaksinasi terhadap HPR yang ada. Disnak NTT telah mendistribusikan vaksin ke beberapa daerah.
Baca juga: Jadwal Kapal Ferry di NTT Hari Ini, Rabu 29 Mei 2024, KMP Inerie II Layani Kupang – Sabu PP
Menurut dia, jumlah vaksin yang terbatas memang menjadi salah kendala. Disnak NTT harus membagi vaksin yang ada untuk semua daerah di NTT. Sisi lain, beberapa daerah, kata dia, sudah melakukan pengadaan vaksin sendiri.
Ia mengaku, saat ini Disnak sedang mengajukan permohonan tambahan bantuan vaksin ke pemerintah pusat dan Australia. Akan lebih mudah, ujar dia, jika semua daerah ikut menganggarkan dana pengadaan vaksin.
"Memang kita harapkan setiap kabupaten/kota untuk bisa menganggarkan beli vaksin. Karena kalau kita mau mengharapkan bantuan luar, ya butuh waktu," kata dia.
Melky Angsar bilang, jika pemerintah daerah memiliki anggaran, maka bisa didorong untuk pembelian vaksin maupun operasional bagi tenaga vaksinator yang ada di lapangan. Ia menyebut, saat ini stok vaksin di Provinsi sudah tidak ada. Semuanya telah disalurkan ke daerah di pulau Flores hingga Lembata maupun di Pulau Timor.
"Karena kalau harap Provinsi kita hanya membantu. Membantu tidak bisa seluruhnya kita penuhi sampai 100 persen kebutuhan. Provinsi harus membagi diri untuk 22 kabupaten/kota. Harusnya mereka juga menyiapkan," katanya.
Adapun Pemerintah Daerah bisa menggunakan anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT). Semua daerah memiliki dana itu. Untuk penggunaan bisa didahulukan dengan penetapan status KLB rabies.
"Dasar itu saja sudah bisa menggunakan BTT itu untuk bencana. Bisa bencana alam, non alam," kata Melky Angsar.
Ke depan, rencananya akan didorong agar pengadaan vaksin bisa menggunakan dana desa. Paling sedikit, setiap desa mengalokasikan Rp 15 juta untuk penanggulangan rabies lewat pengadaan vaksin maupun operasional petugas lapangan.
Paling tidak tahun depan rencana itu akan diusulkan ke semua daerah. Kerja kolaboratif itu agar melakukan pencegahan maupun penanggulangan rabies agar masalah ini bisa diurai. Dia berkata, kendala paling besar saat ini adalah ketersediaan vaksin yang terbatas.
"Kita kendala kan di vaksin, pertama. Vaksin kan terbatas. Ada kabupaten yang beli pakai dana BTT seperti di TTU. Tapi tidak semua kabupaten, kita tidak bisa paksa, kami hanya mengimbau," katanya.