“Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap Dedi

Budi Setyo selaku narasumber mengemukakan bahwa Zona Integritas merupakan komitmen bersama dan salah satu satu budaya kerja yang harus di tegakkan.

“Pembangunan zona integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, seluruh pegawai harus memiliki komitmen yang kuat serta memiliki visi dan misi yang sama. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memberikan kepuasan publik. Proses yang panjang dalam mewujudkan WBK dan WBBM yang akan dilalui. Namun jika predikat ini bisa dicapai pastinya akan memberikan banyak keuntungan salah satunya meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat” ujar Budi.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif proaktif dan efektif.

Zona Integritas adalah zona yang bebas dari KKN, bebas dari pungli calo dan suap, pelayanan cepat dan prima, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat

Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Dr. r. Yulia Asni Kurniawati menuturkan bahwa Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi.

“Khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu outcome yang mau dicari. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan tujuannya supaya tidak ada korupsi dan masyarakat puas dengan pelayanan yang kita berikan,” kata Yulia.

Menurutnya, reformasi birokrasi dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional.

“Menteri Pertanian dan Kepala Badan PPSDMP Kementarian Pertanian sering menyampaikan reformasi birokrasi yang dikehendaki itu adalah reformasi yang lincah dan adaptif, dan salah satunya dapat dilakukan dengan digitalisasi,” tutur Yulia.

Namun, Yulia juga menegaskan bahwa digitalisasi merupakan hanya sebuah alat. Sehebat apapun sistem digital yang dibangun, tidak akan bisa memberikan kepuasan masyarakat, manakala pelaku dibalik digital tersebut tidak memiliki keinginan menjadi lebih baik.

“Kalau kemudian para pelaku dibalik digital itu tidak berubah mindset-nya, maka sehebat apapun sistem digital yang dibangun itu tidak akan bisa memberikan kepuasan masyarakat atas layanan yang kita berikan,” tegasnya

untuk mendukung kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan yang adaptif, cepat, akurat dan resposibility maka perlu di cetuskan inovasi-inovasi di BBPP Kupang dan BBPP Kupang banyak melakukan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memperkecil potensi pungli, gratifikasi dan korupsi pada pelayanan yang menjadi Tusi BBPP Kupang.

Inovasi itu diantaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Informasi PKL, magang dan Penelitian BBPP Kupang (SAPIKU), Kasih Sewa Aula dan Asrama  (KASHIWA), Learning management System (LMS), Singgako, Bengkel Sapi SIPELAKU, SIREPORT. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS