Baca tanpa iklan
Marianus Mau Kuru dalam keterangannya kepada Pos Kupang menyatakan kesiapannya untuk mempersembahkan diri dalam Pilkada Belu. Sebagai putra Belu, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada masyarakat dan membangun daerahnya.
"Maju dalam Pilkada Belu bukanlah semata-mata untuk menduduki jabatan bupati atau wakil bupati. Jabatan itu hanyalah alat yang diberikan kepercayaan untuk mengabdi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Belu," ungkapnya. Minggu (21/4).
Lebih dari itu, Marianus ingin menggunakan jabatan tersebut untuk mengangkat harkat dan martabat orang Belu, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Timor Leste.
Jika terpilih, fokusnya akan menjadi pelayan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Belu dalam segala aspek. Dalam hal ini, ia tidak mematok dirinya harus menjadi bakal calon bupati, namun siap berpartisipasi sebagai bakal calon wakil bupati.
“Yang terpenting bagi saya adalah semangat untuk berbakti dan melayani masyarakat, tanpa memandang jabatan yang akan diemban,” ujarnya.
Saat ini, Marianus Mau Kuru tengah membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, baik masyarakat Belu maupun partai politik sebagai kendaraan politiknya. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara semua pihak untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan tidak terjadi perpecahan di kemudian hari.
"Niat saya maju dalam Pilkada Belu semata untuk membangun Belu dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Saya siap mengabdikan diri untuk Belu yang kita cintai," tegas putra Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur ini.
Pilkada 2024 Berbeda
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya.
"Pilkada kemarin (2020) tidak bisa dibandingkan karena COVID-19, agak berbeda. Jadi kalau pilkada kemarin tentu akan berbeda sekali dengan penyelenggaraan pilkada pada saat ini," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu, (21/4).
Bagja lantas menjelaskan bahwa alasan lain yang membuat Pilkada serentak 2024 berbeda dengan yang lalu adalah mengenai jumlah wilayah yang menyelenggarakan pemilihan.
"Kenapa? Karena seluruh daerah melakukan pemilihan kepala daerah. Kalau dulu ada 270 (daerah), sekarang semuanya melakukan pemilihan kepala daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan, koordinasi berjenjang yang dilakukan Bawaslu akan diperkuat sebagai antisipasi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.
"Sumber daya juga harus diperkuat. Kenapa? Karena misalnya ada sumber daya manusia kita berkurang itu harus dipikirkan untuk pengisian terhadap sumber daya manusia tersebut," ujarnya.
Selain itu, ia menyebut rentang kendali antara Bawaslu RI dengan Bawaslu daerah juga harus semakin baik untuk menghadapi Pilkada serentak 2024.
"Ini yang harus diperkuat karena sekarang udah enggak bisa lagi daerah yang lain bantuin. Ini enggak bisa. Sekarang semua melakukan pemilihan kepada daerah, kecuali Bawaslu Republik Indonesia sebagai penanggung jawab terakhir," katanya. (bbr/fan/rio/cr23/ant)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS