Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Bakal calon bupati (Bacabup) Sumba Barat Daya periode 2024-2029, Dr. Soleman Lende Dappa diantar tarian khas Sumba Barat Daya saat mendaftar di PDIP Sumba Barat Daya ,Jumat 19 April 2024 siang.
Kedatangan Soleman didampingi sejumlah anggota keluarga itu diterima Ketua Bapilu DPC PDIP, Anus Kete bersama Sekretaris DPC PDIP, Yosep Malo Lende dan sejumlah pengurus serta panitia pilkada, Jumat (19/4) di Sekretariat DPC PDIP SBD.
Pada kesempatan tersebut, Anus Kete mengatakan, secara resmi DPC PDIP Sumba Barat telah menerima dua kandidat termasuk Dr. Soleman Lende Dappa. Sehari sebelumnya juga telah menerima pendaftaran Bakal Calon Bupati Sumba Barat Daya, Marthen Christian Taka, S.IP yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
Selain itu, sekitar 3-4 orang bakal calon telah datang mengambil formulit pendaftaran.
Baca juga: Lipsus - Daftar ke Parpol, Thomas Dohu Dipanggil Pak Bupati
“PDIP siap menerima.semua figur pemimpin yang ingin maju bertarung pada pilkada 2024 ini melalui pintu PDIP. Secara organisasi PDIP akan memroses semua kandidat itu sesuai mekanisme hingga mendapatkan restu DPP PDIP,” ujar Anus.
Dr. Soleman Lende Dappa sesaat setelah mendaftar berharap PDIP mempertimbangkan semua aspek untuk mengakomodirnya maju pilkada melalui pintu PDIP.
“Terima kasih kepada pengurus.DPC PDIP SBD dan panitia penerimaan pendaftran calon bupati dan wakil.bupati yang telah menerima dan mendaftarkan saya sebagai Bakal Calon Bupati SBD untuk bertarung pada pilkada 2024,” ujar Soleman.
Dihadapan pengurus dan pantia penerimaan pendaftaran dan masa pendukung, Soleman,mengatakan, ia juga telah menyiapkan diri maju melalui jalur independen.
Dikatakan, saat ini sekitar 15.000 KTP terkumpul dari target 25.000 KTP untuk memenuhi syarat pendaftaran secara independen. “Saya optimis hingga akhir April 2024, jumlah KTP terkumpul lebih dari 25.000,” ujarnya.
Namun demikian, Soleman memutuskan mendaftar di PDIP karena PDIP membuka ruang untuk para calon datang mendaftar. Dirinya juga sudah mendaftar di Partai Golkar Sumba Barat Daya. “Besar harapan partai politik tersebut dapat mengakomodir saya,” ujarnya.
Sementara di Maumere Kabupaten Sikka, Drs. Mekeng P. Florianus dan Kasianus Nong Kensi, S.Ak mendeklarasikan diri maju di Pilkada Sikka tahun 2024 melalui jalur independen. Deklarasi Flory-Ken dilakukan di Gedung SCC Maumere, Jumat (19/4).
Paket Flory-Ken menjadi paket independen pertama yang mendeklarasikan diri maju di Pilkada Sikka. Drs. Mekeng P. Florianus sebagai Bakal Calon Bupati Sikka dan Kasianus Nong Kensi, SAk sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Sikka.
Florianus merupakan mantan Pj Bupati Sikka tahun 2018 ini pernah memimpin 8 OPD di lingkup Pemprov NTT. Pengalamannya dalam dunia birokrasi selama kurang lebih 30 tahun menjadi faktor keyakinannya memantapkan sikap politik bertarung pada Pilkada 2024.
Sementara itu, Kensi adalah pria kelahiran Watublapi, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka merupakan salah satu entrepreneur muda di Kabupaten Sikka yang bergerak di lembaga keuangan mikro.
Sarjana Akuntansi jebolan Universitas Nusa Nipa Maumere dan Akademi Akuntansi Oemathonis Kupang ini memiliki pengalaman di lembaga keuangan mikro masa lalu hingga mendirikan lembaga keuangan yang dikenal dengan nama MFI yang beroperasi sejak 2008 sampai saat ini dan mempekerjakan puluhan anak Nian Tana.
Proses deklarasi dihadiri warga Sikka yang rela jauh-jauh dari Watublapi, Kecamatan Hewokloang dan Kecamatan Palue.
Karmadina, salah satu warga Watublapi, Kecamatan Hewokloang mengatakan, mereka bahkan sudah berada di Kota Maumere sejak, Kamis, 18 April 2024. "Kami dari sana ada sekitar delapan oto (red: mobil), satu oto itu sekitar 25 orang dalam satu mobil," ujar Karmadina.
Arnoldus Anselmus Wonga, warga Palue yang berdomisili di Kecamatan Alok Barat ini juga mengaku sudah sejak lama merasa simpatik dengan figur Flori-Ken. Dia optimis Paket Flori-Ken mampu memimpin Kabupaten Sikka meskipun maju melalui jalur independen.
"Maju dari jalur independen ini juga kan kita liat dari pribadi orang bukan hanya lihat dari partai saja, dan kami melihat orangnya," ujar Arnoldus.
Dia juga mengatakan, kedepannya akan membangun diskusi lebih intens dengan Paket Flori-Ken dalam kaitannya dengan pembangunan di wilayah Kecamatan Palue.
Acara deklarasi Paket Flori-Ken dimulai dengan penerimaan secara adat yang disebut huler wair di halaman Gedung SCC Maumere. Selanjutnya bergerak ke dalam Aula SCC. Sebelum deklarasi, dilakukan doa bersama. Usai deklarasi, dilanjutkan dengan pidato politik pasangan calon bupati dan wakil bupati, Mekeng P Florinaus dan Kasianus Nong Kensi.
Jangan Saling Fitnah
Louise Lucky Taolin yang adalah Wakil Bupati Malaka saat ini bertekad untuk maju sebagai calon Bupati Malaka pada Pilkada 2024. Niat untuk maju sebagai calon Bupati Malaka merupakan pilihan politiknya untuk melayani masyarakat Rai Malaka. Alasan lain juga karena kepemimpinan SN-KT tidak berlanjut lagi alias berpisah.
Kim Taolin yang ditemui Pos Kupang, Kamis (18/4) mengatakan, saat ini ia terus membangun komunikasi lintas partai untuk mendapat dukungan. Sebagai kader partai dan juga Ketua DPC PKB Malaka, Kim sudah mengantongi tiga kursi di DPRD.
Ia membangun komunikasi lintas partai untuk menambah dukungan kursi agar memenuhi syarat dukungan minimal lima kursi. Sambil bergerak mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik, Kim Taolin bersama tim juga sedang merancang dan mendesain program kerja yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya.
Kim Taolin menawarkan program kerja yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Malaka yang secara umum diklasifikasi dalam beberapa sektor di antaranya, sektor pelayanan kesehatan, pertanian dan peternakan, peningkatan SDM, ekonomi dan infrastruktur.
Pada pilkada 2024, Kim Taolin yang dikenal sebagai sosok low profil dan humanis ini berkomitmen untuk menawarkan berbagai program kerja kepada masyarakat ketimbang saling fitnah dan menjatuhkan sesama calon.
Ia mengharapkan pilkada 2024 ini dapat berjalan aman, lancar, damai dan humanis demi membangun Rai Malaka agar lebih maju dari waktu ke waktu.
“Bila terjadi pecah kongsi maka hal itu dapat dimaknai sebagai hal lumrah dalam politik. Sebab, pecah kongsi tidak hanya terjadi di Malaka, tetapi juga terjadi di beberapa Kabupaten di NTT. Pada prinsipnya, perpecahan buka berarti saling bermusuhan,” ujar Kim Taolin.
Sementara Hendrikus Fahik Taek mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Malaka di Partai Golkar Malaka. Hendrik Fahik yang adalah anggota DPRD Malaka ini mendatangi Sekretariat Pendaftaran di Haitimuk- Kecamatan Weliman- Kabupaten Malaka-Provinsi NTT, Jumat (19/4). Kedatangan Hendrik Fahik diterima Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Malaka, Herman Seran Bria.
Hendrik Fahik mengatakan, ia mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Malaka mendampingi Stefanus Bria Seran (SBS) sebagai Bakal Calon Bupati Malaka dari Partai Golkar pada Pilkada Malaka 2024.
Hendrik telah menyerahkan semua berkas pendaftaran sesuai disyaratkan partai Golkar dan ia bersedia mengikuti berbagai tahapan dan mekanisme yang ditetapkan Partai Golkar, satu diantaranya survei elektabilitas.
Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Malaka, Herman Seran Bria kepada wartawan membenarkan pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati Malaka, Hendrikus Fahik Taek."Kita sudah terima berkas pendaftaran beliau, semua persyaratan lengkap dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku", ujarnya.
TTS Anggarkan Rp 64 M
KPU NTT menyebut ada tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum memiliki anggaran Pilkada 2024. Satu dari 3 kabupaten yang dimaksud yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Terkait hal itu, Pj. Bupati Timor Tengah Selatan, Seperius Edison Sipa saat ditemui Pos Kupang, Jumat (19/4) menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 64 miliar.
"Untuk dana pilkada 2024 kita sudah siapkan kurang lebih Rp. 64 miliar. Kemudian NPHD sudah kita tanda tangan di tahun 2023 dan kita bisa cairkan 40 persen. Kami sudah alokasikan anggaran Rp. 20 miliar dengan rincian Bawaslu Rp. 5 miliar dan KPU sebesar Rp. 15 miliar," jelasnya.
Dalam penandatanganan NPHD itu lanjut Sipa, Gubernur NTT mengharuskan agar Bawaslu dan KPU membuka rekening di Bank NTT.
"Hanya saat penandatanganan NPHD itu kebijakan Gubernur NTT mengharuskan Bawaslu dan KPU untuk membuka rekening di Bank NTT, ditindaklanjuti dengan surat gubernur yang ditandatangani oleh Sekda yang mana mewajibkan semua harus ditampung di Bank NTT," tandasnya.
Menurut Sipa hingga dengan Desember 2023, dari KPU tidak bisa mencairkan Rp. 15 miliar dan Bawaslu tidak mencairkan Rp. 5 miliar.
"Pada prinsipnya kami menunggu, kalau ada surat revisi dari bapak gubernur untuk membolehkan melalui bank lain. Sampai sekarang KPU sudah membuka rekening dan tinggal kita proses pencairan di Bank NTT," ucapnya.
Sipa menjelaskan, yang dicairkan tahap pertama adalah 20 persen yaitu Rp. 20 miliar. Sementara sisanya bisa dibawa di perubahan anggaran. Sedangkan sisa 60 persen ada di anggaran induk tahun 2024.
“Sehingga kita akan cairkan ke rekening Bawaslu dan KPU. Kemudian sisa 40 persen itu lanjut Sipa, akan dibawa ke setelah perubahan anggaran,” tambah Sipa. (pet/cr8/jen/din)
Ikuti Liputan Khusus POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS