Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo
POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Simon Subandi Supriadi menyarankan Pemerintah Kabupaten Sikka menggunakan dana BTT untuk mengatasi masalah rabies.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi PKB menyusul adanya penetapan status KLB Rabies di Kabupaten Sikka.
"Inikan KLB, bisa pakai dana BTT untuk bisa mengatasi ini, jadi kalau kurang vaksin dibelanjakan itu tanpa harus persetujuan DPR," ujar Ketua Harian Komite Rabies Flores dan Lembata periode 2012 - 2016 ini.
Simon Subandi juga mengatakan, pengadaan vaksin di dinas teknis selalu dianggarkan tetapi sering mengalami kekurangan.
Anggaran di setiap APBD, kata dia, anggaran dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Bidang Kesehatan Hewan ada namun tidak cukup dan menurut dia, seharusnya anggaran untuk penanganan rabies itu dianggarkan dua kali lipat dari populasi anjing di Kabupaten Sikka.
Baca juga: Sikka KLB Rabies: 510 Kasus Gigitan Anjing Rabies, 2 Meninggal Dunia
"Karena vaksin untuk hewan inikan harus diulang, terus stok vaksin untuk vaksin manusia juga kurang tersedia jadi ini harus diperhatikan lagi untuk penganggarannya, ini yang miris, kebetulan saya ikuti persis tahun ini kemudian juga tenaga-tenaga penyuluh harus lebih banyak turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi tentang bagaimana cara menangani atau langkah awal pada saat digigit HPR, tapi mereka turun juga mungkin anggaran terbatas," ujar Simon Subandi.
Dengan sudah ditetapkan KLB Rabies, Simon Subandi mengatakan semua pihak terkait harus turun tangan, stok vaksin harus ditingkatkan, dan edukasi terhadap masyarakat harus gencar.
Dia juga mengatakan, dinas teknis bisa melakukan komunikasi kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk pengadaan vaksin baik VAR maupun vaksin HPR bisa diminta melalui APBN.
Dia juga menyarakan kepada masyarakat Kabupaten Sikka yang memiliki HPR agar memberikan HPRnya pada saat melakukan vaksinasi HRP.
"Masyarakat jangan lebih sayang ke hewan peliharaan khusus HPR tetapi nyawanya mereka tidak sayang, itu salah, jadi kalau petugas datang itu masyarakat harus relakan HPRnya untuk divaksin," ujar Simon Subandi. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS