Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Anggaran program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah yang digadang-gadang Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 akan mulai dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program makan siang gratis itu akan masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pekan depan.
”Masuk. Sudah pasti masuk, anggarannya nanti bertahap ada skalanya,” kata Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada Jumat (23/2).
Adapun, pembahasan KEM-PPKF 2025 akan digelar Rapat Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2). “(KEM) PPKF sedang dibahas nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu aja Senin,” tambah dia.
Kendati demikian, Airlangga mengatakan rencana pembentukan Kementerian Koordinator Khusus bakal program ini masih menunggu hasil resmi pemilihan Capres dan Cawapres dari KPU.
“Itu masih tunggu keputusan KPU dulu,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut. Prabowo-Gibran sendiri diketahui unggul dalam quick count KPU yang masih berlangsung.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan saat ini Prabowo tengah berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan untuk memajukan kebijakannya tersebut.
Baca juga: PM India Narendra Modi Ucapkan Selamat kepada Presiden Indonesia Terpilih, Prabowo Subianto
"Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy.
Eddy menuturkan, sekitar 80 persen dari Rp350 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi BBM dan LPG ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Dia mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara lain di Asia Tenggara memiliki rasio sebesar 14 persen.
Menurut Eddy, reformasi pendapatan harus dilakukan untuk alokasi janji kampanye utama Prabowo, yakni menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha.
Program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 400 triliun. Angka tersebut lebih besar dari seluruh defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen dari PDB.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo-Gibran.
Budiman mengakui anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun. Nantinya, anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.
Baca juga: Kabar Terbaru, Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kementerian Baru Fokus Urus Makan Siang Gratis
"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman kepada wartawan, Kamis (22/2).
Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama. Hal yang pasti, kata dia, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja.
"Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional," katanya.
Dijelaskan Budiman, Prabowo‐Gibran juga telah merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.
Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis.
"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," katanya.
Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.
Baca juga: TERUNGKAP! Mayoritas Warga Etnis Jawa Pilih Prabowo-Gibran, NU juga Ikut Berperan
Selain itu, ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.
Di sisi lain, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.
Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian, sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.
Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.
"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," ujarnya. (tribun network/fik/igm/dod)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS