Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb NTT membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 920,75 miliar.
Pendapatan terbesar PNBP di NTT bersumber dari Sumber Daya Alam.
Hal itu dijelaskan Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT , Catur Ariyanto Widodo, Kamis 15 Februari 2024.
Catur Ariyanto Widodo mengatakan jika dilihat secara umum, realisasi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan Desember 2023 telah melampaui target yang ditetapkan yakni kenaikan 42 persen.
"Kalau kita bandingkan dari total target yang diharapkan mencapai 173,7 persen dari target yang ada. Kalau kita lihat di sini terdiri dari PNBP SDA,"kata Catur pada Kamis, 15 Februari 2024
Baca juga: Uskup Atambua Pimpin Misa Mengenang 40 Hari Meninggalnya Mgr Anton Pain Ratu
PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dari pertambangan non minyak bumi dan gas alam, adalah sumber PNBP yang diperoleh dari kegiatan antara lain dari pertambangan umum, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. PNBP SDA juga adalah penerimaan PNBP dari daerah yang dikumpulkan secara terpusat dan tidak menjadi penerimaan dari satuan kerja di wilayah NTT.
Catur merinci, total penerimaan PNBP SDA sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp13,88 miliar dengan rincian Rp1,71 miliar adalah pendapatan pertambangan minerba, Rp765,90 juta adalah pendapatan kehutanan dan Rp11,4 miliar adalah pendapatan panas bumi.
Kemudian jbenis Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dengan realisasi penerimaan terbesar sampai dengan Desember 2023 adalah Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dengan total realisasi Rp245,75 miliar. Nilia ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya.
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan adalah penerimaan dari 2 Satker BLU di NTT yaitu Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Kesehatan Kupang.
Adapun 3 Jenis penerimaan pada PNBP Lainnya dengan realisasi terbesar sampai dengan November 2023 adalah pertama, Pendapatan Biaya Pendidikan yaitu Rp74,76 miliar, kedua, Pendapatan Wisata Alam yakni Rp44,12 miliar dan, ketiga, Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yakni Rp39,57 miliar yang berasal dari pendapatan RS Pemerintah Pusat.(dhe)