Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini
POS-KUPANG.COM, SOE - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Kabupaten TTS ) berkolaborasi dengan BPMP NTT menggelar sosialisasi peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja satuan pendidikan serta peningkatan belanja PDN dan On Boarding UMKM lokal melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLah.
Kegiatan dengan melibatkan kepala sekolah se-Kabupaten TTS dan pihak UMKM ini berlangsung di GOR Nekmese Soe, Sabtu 9 Desember 2023.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Musa Benu menyampaikan, pihaknya sudah mendatangi 6 titik untuk mensosialisasikan penggunaan SIPLah.
Baca juga: Didukung WVI, Desa Kuanfatu Timor Tengah Selatan Deklarasikan ODF
"Kami sudah keliling 6 zona untuk melakukan sosialisasi sekaligus bimbingan bagaimana menggunakan SIPLaholeh semua kepala sekolah dan operator, juga untuk UMKM yang bersedia melakukan on boarding melalui SIPLah," ungkapnya.
Dikatakan, pada 6 titik yang dikunjungi pihaknya dengan menyasar 700 sekolah, hanya 54 persen sekolah yang hadir dalam kegiatan hari ini.
"Ini disebabkan karena informasi yang kita sampaikan ke teman-teman yang jauh dari kota ini memang agak sulit sehingga partisipasi dari sekolah-sekolah di luar kota ini terbilang rendah," ujarnya.
Ke depan kata Musa, pihaknya terus berupaya mendorong sekolah-sekolah yang tidak hadir agar mereka juga melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah.
Baca juga: Hari Anti korupsi Sedunia, Kejari Timor Tengah Selatan Gelar Penerangan Hukum Pengelolaan Dana BOS
"Kami akan bekerjasama dengan BPMP Provinsi NTT agar kita dampingi mereka. Selain itu, pada instruksi bupati yang telah dibuat itu kami juga kami diperintahkan bupati untuk mengawal proses ini sehingga di tahun 2024 kita dorong semua sekolah untuk bisa belanja dengan menggunakan Siplah," paparnya.
Sementara, Kepala BPMP Provinsi NTT, Herdiana, ST, MBA menyebut UMKM adalah penyokong kuat perekonomian masyarakat.
"Kita perlu menyentuh UMKM. Kita tahu bahwa setelah pandemi Covid, yang membuat bertahannya perekonomian masyarakat ketika keterlibatan UMKM tinggi. Kemendikbud memberikan kebijakan bagaimana sekolah juga belanjanya terhadap UMKM," tandasnya.
Di NTT menurut Herdiana, keterlibatan UMKM masih rendah.
Baca juga: Hari Anti korupsi Sedunia, Kejari Timor Tengah Selatan Gelar Penerangan Hukum Pengelolaan Dana BOS
"Padahal sebenarnya banyak potensi UMKM yang bisa kita angkat. Oleh karenanya kita bantu UMKM agar bisa masuk ke online (on boarding). Kita ubah mindset mereka dari yang offline ke online. Kita harus bergerak sekarang sehingga tidak keburu dimasuki pihak luar," tuturnya.
Untuk maksud tersebut kata dia, pihaknya melibatkan dinas terkait untuk mendukung UMKM agar mereka lebih melek IT.
"Sehingga kita tidak tertinggal dan bisa mengambil pangsa pasar di TTS. Jangan sampai sekolah yang memiliki dana BOS yang banyak belanja ke UMKM di luar TTS," katanya.