Dia mengatakan hal itu sangat baik. Penjabat Wali Kota Kupang pasti akan sangat mendukung kegiatan itu. Apalagi, Penjabat Wali Kota ingin agar semua program bisa terlaksana dengan tindakan nyata. 

Ade Manafe dalam kesempatan itu langsung meminta pimpinan Protokol untuk berkoordinasi dengan dinas teknis. Adapun koordinasi juga berkaitan dengan pentas seni yang digelar dalam waktu yang sama. Dari situ, keterlibatan UMKM juga didorong untuk bisa ikut berpartisipasi. 

Dia menegaskan bahwa meningkatkan ekonomi, maka perlu memperkuat UMKM di sekitar bawa. Dengan adanya UMKM yang semakin berkembang dan meningkat maka, otomatis kemiskinan ekstrim pun bisa ditekan. 

Hal itu seturut dengan perintah Presiden Jokowi tentang perintah penurunan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrim. 

"Ini merupakan perintah pak presiden kepada PJ Wali Kota dan bupati. Minimal dibawa presentasi nasional. Membuat program, yang mendukung itu," sambung dia.

Dia menyebut, program Kakak Asuh yang dijalankan Pos Kupang merupakan sesuatu yang positif. Bagi dia, itu merupakan kolaborasi dalam mengurai sejumlah masalah yang ada. 

Ade Manafe juga merespon tawaran Pos Kupang untuk dialog di Podcast Pos Kupang. Ia akan berkoordinasi dengan Penjabat Wali Kota Kupang agar bisa menghadiri acara itu. 

Baginya hal itu karena memang, Penjabat Wali Kota Kupang perlu menyampaikan program selama satu tahun agar diketahui publik. 

Sekda Kota Kupang juga sempat menyinggung mengenai kondisi PAD. Dia mengaku Pemkot Kupang tengah berupaya untuk meningkatkan kondisi PAD. Penerimaan PAD terbesar dari sektor pajak. 

Kota Kupang, kata dia, tidak memiliki penyokong utama seperti tambang sebagai sumber pendapatan bagi PAD. Sehingga potensi yang ada perlu dioptimalkan sebagai pendapatan daerah. 

Dengan jadwal sidang perubahan yang sudah semakin dekat, Ade Manafe juga berharap proses penetapan Sekda defenitif bisa segera dilakukan. Mengingat dari jadwal sidang perubahan akan berakhir tanggal 30 September 2023. 

"Harus butuh sekda definitif, kalau tidak dokumen itu tidak sah," kata dia.

Lain sisi perlu ada izin ke Kemendagri terkait dengan proses pelantikan. Masa transisi di tingkat provinsi cukup menjadi kendala dalam proses ini. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS