Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini
POS-KUPANG.COM, SOE - Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Drs. Seperius Edison Sipa, M.Si menanggapi baliho protes yang dipajang dokter ASN di depan RSUD SoE.
Dirinya menyebut pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi semua ASN di TTS terhambat oleh karena kondisi PAD.
"Untuk ASN, termasuk dokter ASN semua pembiayaan tunjangan berasal dari belanja pegawai, sementara untuk yang dokter non PNS ada dalam belanja jasa. Untuk non PNS PTTnya berasal dari belanja jasa sehingga pembayarannya lancar. Untuk dokter ASN kita baru bayar bulan Januari, Februari dan Maret. Untuk bulan-bulan berikutnya belum dibayarkan karena kita terhambat PAD," ungkap Sekda Sipa saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu, 13 September 2023.
Terkait langkah pembayaran kata Sipa, pihaknya sedang berkonsultasi dengan BPKP.
Baca juga: Viral Dokter RSUD SoE Mogok Kerja, Warganet: Semoga Pasien Dalam Lindungan Tuhan
"Kemarin mereka (dokter ASN RSUD Soe) sempat mau mogok pada 7 Agustus tetapi dipanggil pak bupati untuk sama-sama konsultasi ke BPKP. Surat untuk konsultasi sudah saya tanda tangan. Ternyata setelah kontak BPKP, pihak BPKP masih ada rotasi pimpinan sehingga minggu depannya baru bisa konsultasi. Sekarang kami menunggu rujukan aturan dan jawaban dari BPKP supaya kami bawa dalam perubahan anggaran untuk bisa mengakomodir PTT dokter dan Nakes," jelasnya.
"Kita tunggu jawaban dari BPKP supaya kembali ke sistem 2022 agar pembayaran tersebut masuk dalam komponen belanja gaji dan bisa dibawa dalam perubahan anggaran. Paripurna ketuk perubahan anggaran, DPAnya sudah ditandatangani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian baru diproses untuk bayar," tambahnya.
Baca juga: 6 Bulan TTP Belum Dibayar, Dokter RSUD SoE Pasang Baliho Protes, KTU Buka Suara
Pembayaran tunjangan bagi semua ASN kata Sipa, sangat memberatkan pemerintah karena PAD TTS masih di bawah target.
Usai berkomunikasi dengan Direktur RSUD Soe kata Sekda Sipa pihaknya meminta Satpol PP untuk menurunkan baliho yang ada.
"Tadi kita sudah minta Satpol PP untuk turunkan baliho tersebut. Kita sudah tanda tangan suratnya. Tadi kita sudah panggil pak direktur untuk beri penjelasan kepada dokter ASN RSUD Soe. Harapan kita pak direktur dan ibu kadis bisa beri penjelasan dan motivasi agar pelayanan tetap berjalan. Soal hak-hak mereka kembalikan pada pemerintah. Pemerintah tetap akan mengatur dan mengurusnya sesuai dengan tahapan pembahasan yang berlaku," paparnya.
Baca juga: Pasien Meninggal di RSUD Soe, Keluarga Korban Lapor Polisi
Dikatakan Sekda Sipa, pihaknya bersama DPRD TTS akan duduk bersama mencari jalan keluar terbaik untuk pembayaran tunjangan para dokter.
"Nanti dalam pembahasan perubahan 2023 kita akan sama-sama dengan DPR membahas hal ini. Dua lembaga ini akan duduk diskusikan guna mendapat jalan keluar yang terbaik, sehingg hak-hak mereka itu bisa ada pada perubahan anggaran. Untuk menyukseskan keinginan mereka dengan membawa pada perubahan anggaran, kita masih menunggu balasan surat dari BPKP," terangnya.
Dirinya mengimbau para dokter untuk terus memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.
"Kami tetap mengimbau teman-teman dokter, baik dokter ahli maupun dokter umum agar tetap memberikan pelayanan karena sebagai PNS mereka disumpah sebagai dokter untuk memberi pelayanan dan sebagai ASN mereka sudah ditugaskan pak bupati melalui SK dan ditempatkan di RSUD Soe," ungkapnya.
Pantauan Pos Kupang, di sore hari baliho tersebut sudah diamankan Satpol PP.
Baca juga: Bupati Egusem Kesal Angka Stunting di TTS Tak Turun, Ancam akan Ganti Kepala Puskesmas dan Camat