Menurut Sekretariat MSG, komunike final diperkirakan akan dirilis pada hari Jumat.

Mengacu pada Forum Kepulauan Pasifik

Namun kemungkinan besar permasalahan Papua Barat akan dirujuk ke Forum Kepulauan Pasifik untuk diselesaikan.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan setelah penandatanganan, “mengenai isu-isu yang diangkat sehubungan dengan Papua Barat…masalah ini akan ditangani di [Forum Kepulauan Pasifik]”.

“Para pemimpin dari Pasifik juga akan mengunjungi Jakarta dan Paris” untuk mengangkat isu-isu tentang kedaulatan dan hak asasi manusia,” katanya.

Kalsakau mengatakan ia berharap dapat memajukan penerapan rekomendasi-rekomendasi penting dari KTT Pemimpin MSG ke-22 yang juga mencakup “mendukung seruan para Pemimpin Forum pada tahun 2019 untuk kunjungan OHCHR ke Papua Barat”.

Indonesia ‘bangga’

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Mansury mengatakan Indonesia bangga menjadi bagian dari keluarga Melanesia.

Indonesia adalah anggota asosiasi MSG dan menyatakan tidak menerima permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh karena dianggap bertentangan dengan prinsip dan piagam pendirian MSG.

Dalam pertemuan minggu ini, delegasi Indonesia melakukan walk out ketika perwakilan ULMWP melakukan intervensi.

Beberapa aktivis Papua Barat mengatakan tindakan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memahami “cara Melanesia”.

“Anda tidak boleh keluar dari sebuah pertemuan sakral ketika Anda diundang untuk menjadi bagian di dalamnya,” kata seorang pengamat.

Namun Mansury mengatakan Indonesia berharap untuk “terus meningkatkan dan memperkuat kolaborasi masa depan antara Indonesia dan seluruh negara Melanesia”.

“Kami sebenarnya adalah saudara Melanesia dan kami berharap dapat terus mempererat tali silaturahmi bersama,” ujarnya.

Australia dan China hadir sebagai tamu istimewa atas undangan pemerintah Vanuatu.

China mendukung pemerintah Vanuatu untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.

(asiapacificreport.nz)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS