Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menanggapi kebijakan ditiadakannya Ujian Nasional atau UN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTT atau DPRD NTT, sampaikan agar semua Stakeholder perlu menerapkan metode kontrol Kualitas.
Hal ini disampaikan, Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus, Jumat, 10 Maret 2023.
"Dengan dihapuskannya UN sebagai patokan yang menentukan siswa lulus atau tidak dan sebagai bahan untuk melanjutkan ke Perguruan tinggi tentunya memiliki hal baik dan buruk," kata Emanuel.
Baca juga: NTT Memilih, Sekda Malaka Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Menurutnya, untuk hal baik yang akan didapatkan oleh siswa/i yakni mereka tidak lagi dituntut untuk menggunakan standar yang sama bagi seluruh siswa sebagai alat ukur kualitas pendidikan secara Nasional
"Siswa itu tidak lagi mengikuti standar yang sama. Dimana mereka bisa mengikuti sesuai dengan keadaan yang ada di Wilayah atau sekolah masing-masing," tuturnya
Namun, Sambungnya, Untuk sisi negatif dihapusnya UN tersebut yakni dapat pula menimbulkan semangat siswa untuk belajar menjadi berkurang mengingat siswa tidak memiliki tantangan untuk kelulusan siswa maupun untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
"Kebijakan ini semakin sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka, sehingga 60 persen kelulusan peserta didik ditentukan oleh sekolah yang paling tahu situasi belajar di sekolah," pungkasnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Bawa Narkotika Jenis Sabu, Warga Kupang Diamankan Personel Ditresnarkoba Polda NTT
Dikataan Emanuel bahwa, demi menjaga kualitas atau mutu (quality control) pendidikan, maka sekolah atau dalam suatu rumpun urusan pendidikan sesuai tingkatan dan kewenangan dapat menerapkan metode kontrol kualitas.
"Metode Kontrol kualitas yang dimaksudkan itu, yakni dengan melakukan kontrol terhadap proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kontrol terhadap mutu soal, dan adanya pengawas silang antar sekolah ketika dilaksanakan ujian sekolah," jelasnya.
Tujuan dari dilakukannya metode kontrol yang dimaksud, kata Emanuel, agar tetap menjaga keseimbangan terkait kemampuan dan prestasi pada siswa. Dimana, walaupun UN dihapus, tetapi siswa/i akan selalu dikontrol agar tetap konsisten untuk mau belajar.
"Hal itu gunanya agar para siswa/i jangan hanya berpikir karena UN dihapus mereka tidak memiliki nilai juang dalam diri mereka untuk mau belajar," tuturnya.
Baca juga: Sekretaris Ditjendikti Apresiasi Langkah Universitas Citra Bangsa Tingkatkan Mutu PT di NTT
Selain itu, sambungnya, guru harus selalu mengontrol perkembangan siswa/i dan memberikan pelajaran dengan baik. Karena pada akhirnya nanti pihak Sekolah sendirilah yang akan memberikan nilai kepada siswa tersebut, bukan lagi nilai UN. (Cr.20)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS