Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat turun pada triwulan pertama tahun 2022 lalu. Angka itu tidak bertahan lama, dan justru naik di bulan September atau triwulan 3 di tahun yang sama.
Data dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) NTT per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 1.131.620 orang atau 20,05 persen dari total populasi.
Sementara persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 20,05 persen, atau menurun 0,39 persen poin jika dibandingkan September 2021. Angka itu juga menurun menurun 0,94 persen jika dibandingkan pada Maret 2021.
Baca juga: Kenalkan Program Mekaar, Menteri BUMN Komitmen Turunkan Tingkat Kemiskinan di Manggarai Barat
Kepala BPS Provinsi NTT Matamira M Kale, dalam keterangan tertulisnya waktu itu menyebutkan BPS juga mencatat persentasi kemiskinan di NTT sejak Maret 2016 hingga Maret 2022, jumlahnya menurun setiap tahun.
Pada Maret 2016, angka kemiskinan tercatat sebesar 22,19 persen, kemudian Maret 2017 sebesar 21,85 persen, dan Maret 2018 sebesar 21,35 persen, lalu di Maret 2019 sebesar 21,09 persen dan Maret 2020 sebesar 20,90 persen.
Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka kemiskinan, misalnya daya beli masyarakat (pengeluaran) partisipasi angkatan kerja di daerah perkotaan dan pedesaan, orang yang bekerja di sektor informal, laju inflasi, dan perekonomian. Selain itu ada pengangguran terbuka, dan produksi padi juga ikut berpengaruh.
Baca juga: Momen HUT NTT ke-62, Gubernur Viktor Laiskodat Targetkan Angka Kemiskinan Turun Hingga 15 Persen
Terbaru dari forum Rakornas bersama Forkompinda se-Indonesia yang digelar, Selasa 17 Januari 2023 di Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut NTT menempati posisi ketiga termiskin secara nasional. Persentase penduduk miskin NTT mencapai 20,23 persen per September 2022 dari bulan Maret yakni 20,05.
Tito mengatakan, NTT bersama lima provinsi lainnya masih mendominasi angka kemiskinan di Indonesia.
Sementara itu BPS NTT menyebutkan kenaikan 20, 23 persen atau 7,16 ribu. Angka itu naik 0,18 poin antara Maret sampai September 2022.
Kenaikan angka kemiskinan ini disebutkan akibat dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) hingga laju inflasi yang terjadi pada periode waktu tersebut.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam keterangan tertulisnya, Rabu 18 Januari 2023, mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk penanganan masalah stunting serta kemiskinan.
Viktor mengatakan, salah satu upaya agar masyarakat bisa keluar dari masalah kemiskinan adalah dengan pemanfaatan program pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dengan melalui pengelolaan anggaran daerah dengan tepat dengan perencanaan yang tepat pula.
"Maka perencanaan hingga pengelolaan anggaran di sebuah daerah harus dikerjakan pada potensi atau kekuatan ekonomi dari daerah tersebut. Maka harus kita kerjakan dengan baik mulai dari perencanaan yang baik dan tepat pada eksekusi anggaran dan programnya, juga tepat serta dikerjakan juga dengan digitalisasi yang baik maka bisa mendatangkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Baca juga: Ketua TP PKK: Penurunan Stunting Harus Dilakukan Secara Integratif dan Kolaboratif
Dia menyebut beberapa waktu lalu telah melakukan rapat bersama forkopimda dan dinas teknis terkait untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan salah satu intervensi programnya adalah peningkatan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), yang saat ini menuju ke 300.000 Ha.
Lebih lanjut dia mengklaim penanganan stunting di NTT sejauh ini terus dilakukan. Bahkan angka stunting di tahun 2018 pada posisi 42 persen, kini turun ke 17,7 persen.