Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan atau SKPKC Fransiskan Papua Yuliana Langowuyo menggambarkan kondisi aktivitas warga di sekitar Jayapura yang sempat lumpuh total.
Hal itu disebabkan kericuhan antara massa Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe dengan aparat kepolisian. Yuliana Langowuyo menggambarkan situasi saat kejadian penangkapan Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemarin baru terjadi Gubernur Papua dibawa ke Jakarta karena sudah ditetapkan tersangka kasus korupsi," kata Yuliana Langowuyo dalam diskusi bertajuk Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023, Rabu 11 Januari 2023.
Penjemputan Lukas Enembe, lanjut dia, membuat massa pendukungnya bergerak melakukan aksi penyerangan. Yuliana Langowuyo menjelaskan bahwa situasi saling serang terjadi cukup lama antara massa Lukas Enembe dengan aparat.
"Pihak keamanan juga melakukan penembakan peringatan saya tidak tahu apakah tujuannya untuk melumpuhkan massa, kami belum lihat lebih dekat," tuturnya.
Namun, kata dia, karena kejadian bentrok tersebut terjadi dekat dengan kantor SKPKC Fransiskan Papua maka yang terlihat adalah kepanikan warga.
Baca juga: 1 Tewas dan 2 Luka Akibat Gesekan di Bandara Sentani Terkait Penangkapan Lukas Enembe
"Kemarin semua toko dan kios tutup, aktivitas di pasar jadi lumpuh," ucap Yuliana Langowuyo.
Menurutnya, ketika kejadian bentrok itu warga yang berada di sekitar kejadian dari Jayapura hingga ke Bandara Sentani dalam kondisi ketakutan. Akibat bentrok itu, seorang simpatisan Lukas Enembe tewas tertembak dalam kericuhan di area Bandara Sentani, Papua, Selasa 10 Januari 2023.
Yuliana memberikan pandangan bahwa yang dirasakan masyarakat Papua bahwa keberadaan militer lebih kepada melindungi masyarakat pendatang. Kedatangan mobil militer ke suatu tempat bentrok itu membuat rasa tenang dan aman bagi warga non Papua.
"Memang ada persepsi begitu setiap Brimob atau militer datang itu hanya untuk melindungi pendatang, bahasa-bahasa ini kita dengar di pinggir jalan," imbuhnya.
Dia berharap catatannya tersebut bisa menjadi refleksi untuk membuat kebijakan keamanan Papua. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bagi warga asli Papua betul-betul ada sehingga bebas dari rasa ketakutan.
Pemerintahan Tetap Jalan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah secara yuridis terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Mahfud menegaskan pemerintahan di Papua tidak boleh macet dan harus tetap berjalan.
Baca juga: Massa Pendukung Lukas Enembe Bentrok dengan Polisi, Anak Panah Beterbangan di Jayapura
"Sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan, kan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis," kata Mahfud saat konferensi pers, Rabu 11 Januari 2023.