Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.
Mahfud MD sudah mendapat laporan terkait dengan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi VII saya, terjadi di sini" kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin 12 September 2022.
Meski begitu, Mahfud menyebut bahwa dari data negara yang bocor itu, sejauh ini tidak ada dokumen yang bersifat rahasia dan sudah diketahui khalayak umum.
"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.
"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.
Mahfud juga mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu. Saat ini pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.
Baca juga: Laporan yang Bocor Dukung Timor Leste dalam Proyek Gas Sunrise Woodside
"Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.
Isu kebocoran data mencuat setelah hacker dengan nama samaran Brjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Bjorka mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022.
Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.
"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut.
Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.
Bjorka menyebut data yang ia unggah itu akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi.
"Data yang baru saya bagikan sangat berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat untuk melihat dengan siapa Presiden berinteraksi pada waktu tertentu," tulisnya.
Terkait klaim Bjorka itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah bahwa data surat-surat Presiden Jokowi telah dibobol. Heru memastikan data di Istana aman.
Menurutnya, kalaupun hacker bisa meretas, data rahasia diklaim masih aman. "Kalaupun itu bisa masuk, itu pun yang bisa masuk di daftar isi saja," kata Heru di Jakarta, Senin (12/9).
Heru memastikan pemerintah akan mengambil langkah mengenai serangan Bjorka. Namun, ia belum bisa memastikan langkah yang akan diambil.
Dia menyebut pemerintah akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Pemerintah, kata Heru, sedang membahas persoalan itu dalam rapat. "Sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan siber," ujarnya.
Di tengah isu kebocoran data itu, Presiden Jokowi kemarin memanggil Menkominfo Johnny G Plate dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca juga: Peta Rahasia Invasi Rusia Bocor, Pergerakan Pasukan Vladimir Putin Kini Bisa Dipantau, Benarkah?
Kepada wartawan Hinsa meminta masyarakat untuk tenang karena tidak ada satupun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.
“Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu ndak di republik ini,” kata Hinsa di Istana.
“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya,” imbuhnya.
Hinsa enggan menjelaskan lebih jauh terkait maraknya kebocoran data, termasuk bocornya data pribadi sejumlah menteri. Ia mengatakan akan dijelaskan nanti di kantornya. “Jadi nanti saya jelaskan karena itu kan teknis ya. nanti saya jelaskan,” tuturnya.
Sementara Johnny G Plate yang data-data pribadinya ikut diumbar oleh Bjorka mengatakan berdasarkan hasil penelaahan sementara, data yang beredar hanyalah data data umum, bukanlah data spesifik.
“Sebagian data-data yag lama, hanya tim lintas kementerian lembaga, BSSN, Kominfo, Polri dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Johnny usai rapat dengan Presiden Jokowi.
Dalam mengantisipasi kebocoran data yang terjadi, menurut Johnny perlu ada emergency respons atau tanggap darurat. Oleh karenanya pemerintah akan melakukan langkah tanggap darurat untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini.
“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, kominfo polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya. Hanya saja Johnny tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apa saja emergency response yang dilakukan pemerintah. (tribun network/abd/fik/dod)