Baca tanpa iklan
Dewasa ini paradigma tentang pengurangan risiko bencana mulai bergeser, baik itu secara kelembagaan maupun teknis penanganan bencana. Sebelumnya urusan bencana masih dianggap wewenang penuh pemerintah dan teknis penanganannya pun masih pada aksi tanggap darurat saat terjadinya bencana.
Aksi tanggap darurat itu baru terjadi kala sudah jatuh korban jiwa, adanya kerusakan akibat bencana dan dampak-dampak destruktif lainnya.
Paradigma inilah sebenarnya yang hendak diubah. Penanggulangan bencana bukan saja urusan pemerintah tetapi kesadaran penanggulangan itu harus sudah ada sejak dari dalam institusi terkecil yakni keluarga.
Tindakan pencegahan (preventif) sebelum terjadinya bencana juga lebih diutamakan. Di Indonesia pergeseran paradigma ini baru ada sejak tahun 2007 yang secara nasional disebut Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB).
Namun, secara global, paradigma yang fokus pada kerja-kerja pra-bencana sudah mulai terbentuk pada tahun 1990-an (Global Platform). Maka dari itu, terbentuklah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang tercetus dari semangat kesadaran baru ini.
Baca juga: Pemda Lembata Bahas Kelangkaan BBM, Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa Kecewa dengan PT Hikam
Di dalam forum inilah, semua orang yang punya kapasitas dan kompetensi terhadap advokasi penanggulangan bencana berkumpul. Tidak hanya komponen pemerintah saja di dalamnya, ada juga unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis, pekerja seni, jurnalis, wirausahawan, kepada desa, masyarakat desa dan kelompok orang muda. Semuanya ada di dalam forum ini.
Setahun kemudian tepatnya pada tahun 2008, di Kabupaten Lembata terbentuk yang namanya Kelompok Kerja (Pokja) penanggulangan bencana yang dipimpin Markus Sidu. Saat itu belum banyak sektor yang terlibat.
Kemudian pada 2011 di Kota Maumere, Kabupaten Sikka juga dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana se-daratan Flores, Lembata dan Alor (Florasta).
Meskipun forum ini juga sudah tidak aktif lagi sampai sekarang tetapi salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan di tanah Nian Sikka itu adalah pengalihan Pokja menjadi Forum Pengurangan Risiko Bencana di Lembata.
Pada tahun 2012 Lembaga Plan Internasional memfasilitasi terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lembata. Setelah itu, secara kepengurusan, forum ini sempat vakum dari tahun 2012-2015.
Namun, beberapa pegiat yang tergabung di dalam forum tetap aktif membuat kegiatan advokasi lainnya. Karena vakum cukup lama, sempat ada upaya melakukan penyegaran kepengurusan pada tahun 2013 dan 2014 oleh Plan Internasional yang bermitra dengan Yayasan Bina Sejahtera (YBS) dan BPBD Kabupaten Lembata.
Mendapat anggaran dari BPBD Kabupaten Lembata, pada tahun 2016 diadakanlah Musyawarah Daerah (Musda) pertama Forum PRB.
Waktu itu yang terpilih sebagai Ketua adalah Andris Koban, Ben Asan sebagai sekretaris dan Kornelia Penate sebagai bendahara.
Semakin banyak pihak dari berbagai latar belakang bergabung di dalam forum ini, isu-isu yang dibahas di dalamnya pun jauh lebih luas dan tidak sebatas perihal kebencanaan saja. Ada isu gender, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan dan rupa-rupa isu lainnya.
Saat ini tercatat anggota Forum PRB sebanyak 146 orang berasal dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
Forum PRB dianggap sebagai sebuah ‘rumah besar’ yang di dalamnya berdiam para pegiat yang peduli pada kesiapsiagaan bencana. Di bawah atap rumah besar ini, banyak pihak dari berbagai sektor bekerja untuk isu-isu yang jadi fokus konsentrasi advokasi mereka. (*)
Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS