Baca tanpa iklan
Hal tersebut ungkapnya dikarenakan stempel Badan Permusyawaratan Desa BPD telah diambil oleh kepala desa Imanuel Missa dari ketua Badan Perwakilan Desa yang sakit karena faktor usia.
Dia menyebut setiap tahun kepala desa mengelola anggaran secara sendiri dan tertutup.
Yunus berharap aparat hukum polisi dan jaksa segera turun untuk melakukan pemeriksaan ataupun audit terhadap kepala desa Fat yang mengelola dana desa setiap tahun secara tertutup tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa BPD setempat.
Merespon pernyataan yang ada kepala desa Fat, Imanuel Missa membantah pernyataan warga di atas.
Dirinya mengakui item pekerjaan yang dimaksud sudah dikerjakan dengan baik.
"Pengerjaan perumahan dan rabat jalan sudah dikerjakan. Untuk perumahan stimulan besaran anggaran per rumah 15 juta rupiah tetapi pembangunannya berjalan dengan baik," ungkapnya.
Dirinya juga membantah pernyataan yang mengatakan dirinya telah menyimpan stempel Badan Permusyawaratan Desa BPD.
"Selama saya menjabat, stempel itu ada di Badan Permusyawaratan Desa BPD karena dalam pembentukan panitia pemilihan pilkades kemarin dibuat oleh BPD. Kalau BPD tidak pegang stempel lalu kenapa mereka keluarkan SK untuk panitia pemilihan itu? Saya tegaskan lagi saya tidak pegang stempel," serunya. (Cr12)
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS