RDP Komisi B DPRD Dengan Dinas Pertanian Sumba Timur, Ungkap Persoalan Alsintan dan BP3K Kecamatan 

Ia menyebut, berdasarkan pantauan pihaknya, pola perilaku kelompok tani cenderung sama. Pada tahun pertama kelompok tani bersemangat untuk berkumpul menghasilkan proposal. 

Selanjutnya pada tahun kedua, hasil proposal dalam bentuk alsintan hanya dinikmati segelintir orang. Selanjutnya pada tahun ketiga, hanya ketua kelompok yang memanfaatkan alsintan tersebut dan pada tahun berikut ada peluang alsintan bantuan kelompok telah diprivatkan. 

"Kita sudah dapat, pola kelompok tani tidak terlalu efektif. Ini jadi catatan kami, dalam waktu dekat kita akan dapatkan jawaban," ungkap Oktavianus. 

Sementara terkait BP3K yang bermasalah, Oktavianus juga mengaku akan menjadi catatan untuk Dinas termasuk BP3K Haharu yang dipertanyakan oleh Dewan. 

Abdul Haris kepada POS-KUPANG.COM menyebut, pada hari pertama RDP, Komisi B melakukan RDP dengan enam perangkat daerah yakni, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, Badan keuangan dan aset daerah, Dinas Peternakan, Bapenda, serta Dinas Pertanian serga Dinas Perikanan. RDP akan berlangsung hingga Rabu, 8 Juni 2022. (*) 

Berita Sumba Timur Hari Ini