Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo mengungkapkan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) sudah mencapai 15 persen.
Hal ini diungkapkan dalam Podcast Pos Kupang yang dipandu Host Jurnalis Pos Kupang, Eflin Rote, Selasa, 30 Mei 2022.
Berikut cuplikan wawancara eksklusif Pos Kupang bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.
E : Apa sebenarnya fungsi dari kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan khsususnya di wilayah NTT?
C : Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu merupakan unit kerja dibawa Kementerian Keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan itu urusannya adalah dengan APBN, kira - kira seperti itu dan didalam unit Kementerian Keuangan, kami fokus kepada pelaksanaan anggaran ataupun pelaksanaan dari belanja negara yang ada di APBN.
Jadi fokus kami disitu bagaimana kami mengendalikan, bagaimana kami berkoordinasi, kemudian bagaimana kami melakukan pembinaan para stakeholder kami di daerah di Provinsi NTT yaitu satuan kerja yang ada di provinsi NTT.
E : Berarti punya korelasi dengan pemerintah provinsi NTT?
C : Betul. Kami punya kedekatan karena kemudian salah satu penyaluran yang berasal dari APBN itu berasal dari transfer ke daerah dan Dana Desa. Jadi kalau kita dengar Dana Desa, itu sebetulnya disalurkan melalui APBN dan disalurkan melalui kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
E : Berarti Kanwil ini juga mengendalikan Dana Desa?
C : Ya artinya kami turut mengendalikan, melihat bagaimana realisasi dari Dana Desa tersebut.
E : Berbicara tentang APBN Kita 2022 ini, APBN Kita sebenarnya apa?
C : Secara umum, APBN ini adalah rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang yang kemudian disetujui oleh DPR lah. Gampangannya seperti itu.
Didalamnya, sebetulnya di sana ada pendapatan kemudian ada belanja dan juga ada pembiayaan dalam hal kalau terjadi defisir dari APBN ini.
Kira - kira seperti itulah APBN. Dalam kaitan dengan APBN ini juga yang kemudian perlu kita lihat bahwa APBN ini kan menjadi alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat intinya, sehingga kemudian APBN ini memiliki fungsi bagaimana mengalokasikan, bagaimana mendistribusikan sekaligus menstabilisasikan perekonomian yang ada.