Baca tanpa iklan
Dengan ketentuan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat pada 18 Februari 2022.
Artinya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat presiden selambat-lambatnya 18 April 2022.
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok
Sosok calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" masih menjadi tanda tanya. Pada Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan sederet nama yang dinilai potensial memimpin pemerintahan ibu kota baru, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.
Baca juga: Ahok Dihadang Warga di LhokSeumawe-Aceh, Ternyata Ini Yang Hendak Mereka Sampaikan, Apa Sih?
Nama-nama itu yakni, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Namun, belum lama ini, Jokowi mengungkap kriteria baru Kepala Otorita, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat sosok yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Baca juga: IRONIS, Kalau Presiden Pilih Ahok Jadi Kepala IKN Nusantara, Kenapa Harus Gelisah? Ini Figur Terbaik
Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek. Dengan kriteria baru itu, peluang empat nama yang di awal sempat disebutkan Jokowi potensial menjadi Kepala Otorita IKN menurun.
Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek. Namun, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.
Meski begitu, sinyal PDI-P terkait hal ini nampaknya lebih kencang mengarah pada Ahok. Alih-alih Risma atau Azwar Anas yang juga kader PDI-P, nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu lebih dipertimbangkan.
Artikel lain terkait Ahok
Artikel Lain Ibu Koya Negara
Baca berita lain KLIK di Pos Kupang.com
Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN"