Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Akhir-akhir ini, nama baru Ibu Kota Negara menjadi bahan perbincangan publik di Tanah Air.
Nama baru IKN tersebut, disoroti pula oleh pengamat politik, Rocky Gerung dan Fadli Zon.
Rocky Gerung bahkan secara blak-blakan mengusulkan nama baru yang berseberangan dengan nama Nusantara yang diberikan oleh Presiden Jokowi
Rocky Gerung punya beberapa pertimbangan, mengapa ia mengusulkan nama baru, atau ia tidak sependapat dengan Presiden Jokowi yang memberi nama Nusantara.
Ketimbang nama Nusantara sebagaimana yang digunakan pemerintah saat ini, alangkah baiknya nama IKN itu menggunakan nama ini.
Rocky Gerung menyebutkan, beberapa nama yang cocok untuk Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Nama yang diusulkan adalah Soekarnokarta. Nama ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Ir Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: Jokowi Calonkan Ahok Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Ahlan wa Sahlan Tholaal Badru Alayna
"Emang nggak ada nama lain, menghormati Bung Karno? Misalnya, Soekarnokarta. Itu misalnya," ujar Rocky Gerung.
Ia juga mengusulkan nama baru, yakni Jokowikarta. Pertimbangannya, ibu kota baru tersebut didirikan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Atau sekaligus aja Jokowikarta. Jadi diingat sebagai kota Jokowi, supaya dipadankan dengan Jakarta. Ya cocoknya Jokowikarta," paparnya.
"Jakarta ibu kota lama. Jokowikarta ibu kota baru. Kalau nggak mau disebut nama, ya Jakarta sama Jokarta," ujarnya.
Ketidaksepakatan atas penggunaan nama Nusantara juga disampaikan oleh politisi Partai Gerindra, yakni Fadli Zon.
Fadli Zon menilai, pemberian nama Nusantara kurang cocok untuk Ibu Kota Baru Indonesia.
"Usul saya nama ibu kota langsung saja 'Jokowi'."
"Sama dengan ibu kota Kazakhstan "Nursultan" (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," cuit Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon, Selasa 18 Januari 2022.
"Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada Wawasan Nusantara," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Baca juga: Pemerintah Bocorkan Sosok Pemimpin Ibu Kota Baru Nusantara, Siapa yang Paling Pas?
Alasan Pilih Nama Nusantara
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan nama ibu kota negara baru Indonesia, Nusantara, dan menggugurkan puluhan usulan nama yang sebelumnya diajukan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan hal itu dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ibu Kota Negara, Senin 17 Januari 2022.
Awalnya, Suharso menjelaskan nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam surat presiden (Surpres). Namun, pihaknya menahan nama itu karena belum mendapat persetujuan kepala negara.
"Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres itu, tapi kemudian ditahan," ungkap Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Suharso menjelaskan, Presiden Jokowi menyetujui Nusantara sebagai nama ibu kota negara, pada Jumat 14 Januari 2022 pekan lalu.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengabarkan saat ini pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur sudah pelan-pelan mulai dilakukan.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.
"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia," kata Suharso.
Baca juga: Media Asing Soroti Rencana Pemindahan IKN Indonesia, Namanya Nusantara, Singgung Juga Ahok?
"Ini penamaan dari Presiden langsung. Dan namanya itu Nusantara. Nama Nusantara udah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional," kata Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN di Gedung DPR RI Senin 17 Januari 2022.
Suharso menjelaskan alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama IKN Baru yaitu selain mudah diucapkan juga sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.
"Dengan nama Nusantara mengungkapkan realitas keindonesiaan kita," ucapnya.
Menurutnya, Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis sebuah negara di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.
"Dengan nama Nusantara ini, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya, etnis dan seterusnya," tutur dia.
"Jadi, Nusantara itu adalah sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu dan Ibu Kita Indonesia, dengan nama Nusantara itu mengungkapkan realitas tersebut," lanjutnya.
Meski demikian, pemilihan Nusantara sebagai nama IKN menuai sejumlah kritik anggota Panja RUU IKN.
Frasa Nusantara ini justru dikhawatirkan dapat mereduksi atau mempersempit makna Nusantara yang selama ini telah difahami oleh masyarakat secara luas.
"Nama Nusantara dalam pikiran bawah sadar kita itu nama yang sudah melegenda dan identik dengan Indonesia. Khawatir kita kalau nama Nusantara kemudian mengerucut menjadi lokasi tertentu apakah ini satu reduksi atau tidak," kata Anggota Panja RUU IKN DPR dari fraksi PKB Yanuar Prihatin
Yanuar mengusulkan agar penamaan IKN ini tidak satu kata, tetapi disandingkan dengan kata lain supaya tidak membingungkan.
"Karena itu sebagai salah satu jalan keluarnya itu ya di buat dua kata, satu kata usulan presiden dan satu lagi DPR misalnya tapi lebih lanjut perlu dicari solusinya," ucapnya.
Hal senada dikatakan Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dia menilai, nama Nusantara ini dikawatirkan menjadi multitafsir dan disalahpahami oleh banyak orang di kemudian hari.
Baca juga: Presiden Restui Nama Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut 4 Calon Pemimpin IKN Nusantara, Ini Profil Mereka
"Ini secara semantik harus tepat. Rasa-rasanya IKN Nusantara itu multitafsir. Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara," kata dia.
Karenanya, dia meminta pemerintah mengundang ahli bahasa terkait penamaan IKN tersebut.
"Jadi ini tugas pemerintah, untuk mengundang ahli bahasa. Daripada IKN Nusantara, namanya kan bisa menjadi Nusantara saja," ujarnya.
"IKN itu kan statusnya, nah namanya itulah Nusantara. Tapi kalau digabung jadi IKN Nusantara itu jadi multitafsir. Jadi tolong siapkan khusus pasal ini agak tidak salah persepsi terutama dalam konteks bahasa," imbuh Doli.
Rocky Gerung Bicara Pilpres 2024: Perlu Ada Capres Independen
Meski pemilihan calon presiden masih dua tahun lagi, belakangan sudah muncul nama - nama yang digembar - gemborkan maju pencapresan di tahun 2024.
Pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung menyebut Pemilu 2024 harus diisi sosok capres intelektual yang punya integritas.
Calon presiden independen bahkan disebut harus dimunculkan.
Baca juga: Isu Jokowi Bakal Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Menguat, Partai Gerindra Buka Suara
"Semua orang berhak jadi presiden, calon presiden independen harus dimunculkan," kata Rocky dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official seperti dilansir Tribunnews.com, Selasa 30 November 2021.
Pasalnya kata Rocky, terjadi kegelisahan di masyarakat bahwa kekuasaan lewat aturan presidential threshold dan larangan independen, hendak menghalangi partisipasi langsung rakyat.
Menurut Rocky, langkah DPD yang berusaha melakukan amandemen ke-5 UUD 1945 adalah langkah cerdik dari Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Sebab dengan demikian artinya DPD ingin meloloskan ide dasar dari demokrasi yaitu rakyat memilih langsung presidennya tanpa melalui partai politik.
"Jadi ada kegelisahan bahwa kekuasaan itu hendak menghalangi partisipasi langsung rakyat melalui presidential threshold dan larangan independen, itulah yang hendak didobrak di daerah," kata Rocky.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyebut DPD punya hak mengajukan capres dan cawapres dari non-partai politik.
Baca juga: PDIP Gerindra Makin Mesra, Strategi Komunikasi Jokowi Luhut Penentu Peluang Ganjar di Pilpres 2024?
Salah satu yang ditempuh untuk itu yakni menggagas perbaikan sistem tata negara melalui amandemen ke-5 UUD 1945.
"Sudah seharusnya DPD menjadi saluran masyarakat yang menginginkan hadirnya calon presiden dari unsur non partai. Dorongan itulah yang membuat kita untuk menggulirkan ikhtiar untuk mengembalikan atau memulihkan konstitusional DPD dalam mengajukan pasangan capres-cawapres," kata La Nyalla.
Pilpres, Kandang Beternak Para Politisi
Pada bagian lain, Rocky Gerung juga mengatakan Pemilu 2024 diprediksi akan menjadi arena pertempuran bagi para oligarki berebut politikus.
"Kalau saya buat deskripsi per hari ini, kita tahu 2024 itu semacam kandang oligarki beternak politisi," kata Rocky dalam webinar Lembaga Survei KedaiKopi bertajuk "Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid-19" pada Jumat 15 Oktober 2021.
Filsuf kondang itu menyebut karakteristik para oligarki adalah selalu mencari forum formal, di antaranya Pemilu Serentak 2024.
Menurutnya, oligarki mulai saat ini sudah memantau dan mempersiapkan untuk "beternak" politikus pada Pemilu nanti.
"Peternakan itu kita baca dari sekarang, dikunci dari presidential threshold, sudah dikunci itu, yang boleh diternakkan cuma mereka yang punya tiket oleh partai politik. Jadi sudah dikunci di situ," katanya.
Baca juga: Demokrat Harap Jokowi Teken Perppu PT Ini, Pengamat Duga untuk Usung AHY di Pilpres 2024
Selanjutnya, tempat "ternak" itu akan dipagar dengan yang namanya pandemi Covid-19.
Covid-19 diyakini akan dijadikan alasan terus menerus oleh para oligarki
Hingga kemudian, kata Rocky, mahasiswa dilarang demonstrasi hingga LSM juga dilarang mengkritik pemerintah.
"Bahkan DPR sudah stempel-stempel saja, kalau pemerintah mau ini, sudah ikuti saja. Jadi, kita lihat bahwa Pemilu nanti di 2024, itu jadi ruang tertutup, tempat black market of oligarki beroperasi. Black market of politics beroperasi. Di situ akan beroperasi, operasi tukar tambah," katanya. (*)
Artikel ini telah tayang dengan judul: Rocky Gerung Usulkan Ibu Kota Baru Bernama Jokowikarta, Fadli Zon Lebih Setuju Pakai Nama Jokowi