Berita Flores Timur

Sidak Lokasi Proyek Toilet Taman Felix Fernandez, DPRD Flotim Protes Adanya Dispensasi PPK

Editor: Ferry Ndoen
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi C DPRD Flores Timur, Rofinus Baga Kabelen dan Muhamad Mahlih saat meninjau lokasi proyek pembangunan toliet di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA-Anggota Komisi C DPRD Flores Timur (Flotim), Rofinus Baga Kabelen dan Muhamad Mahlih sidak ke lokasi proyek pembangunan toilet di Taman Kota Felix Fernandez, Jumat 3 Desember 2021. 

Proyek yang bersumber dari DAK 2021 sebesar Rp. 982 juta yang dikerjakan oleh CV Surya Nusa ini dinilai bermasalah lantaran telah selesai masa kontrak pada 3 November lalu. DPRD geram karena PPK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flotim bukan memberikan addendum waktu, tapi malah memberikan masa dispensasi hingga 30 hari. 

"Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 atas perubahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, tidak mengenal adanya dispensasi. Yang ada hanya adendum. Jika PPK beri dispensasi, dia pakai rujukan aturan mana? Ini kelemahan PPK," tegas anggota Komisi C DPRD Flotim, Muhammad Mahlin. 

Menurut dia, PPK sangat berani menerapkan dispensasi terhadap proyek pengerjaan yang nyata-nyata sudah selesai masa kontrak. Apalagi dispensasi itu tidak ada dalam Perpres. 

"Kita akan panggil PPK untuk dibahas di lembaga. Ada kecenderungan pemerintah dan PPK bersembunyi di balik dispensasi. Dispensasi ada kecuali dengan alasan bencana alam," katanya. 

Sementara anggota DPRD dari PAN, Rofinus Baga Kabelen mengaku akan melaporkan persoalan itu ke pimpinan DPRD untuk dibahas. Pada prinsipnya, kata dia, daerah tidak boleh dirugikan terkaya pihak ketiga atas kebijakan PPK. 

"PPK-nya akan kita minta penjelasan supaya pihak ketiga tidak dirugikan. Jangan sampai keteledoran PPK merugikan pihak ketiga. Secara administrasi kita akan sandingkan dengan fakta lapangan untuk mengetahui akar permasalahannya," katanya.

"Point Dispensasi ini pakai pasal mana dalam Perpres. Kita akan sesuaikan dengan aturan nanti. Kalau sesuai aturan harus diterapan adendum maka sejak 4 November sudah terhitung dendanya," sambungnya.

Sesuai fakta lapangan, kata dia, proyek pengerjaan itu tidak akan selesai pada akhir masa dispensasi 4 Desember. Karena itu, ia meminta, PPK mulai menerapkan denda keterlambatan terhitung 4 Desember hari ini.

Halaman
12