Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - Presiden Joko Widodo mengungkapkan adanya pihak yang menolak rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah saat libur Natal dan Tahun Baru.
Padahal, kebijakan itu disusun untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 akibat peningkatan mobilitas masyarakat selama libur panjang.
"Ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11/2021).
Mengenai hal ini, Jokowi meminta jajarannya mengedukasi masyarakat. Ia ingin para menteri menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di sejumlah negara, utamanya kenaikan kasus di Eropa.
Baca juga: Pernyataan Keras Jokowi ke BUMN,Sebut PLN dan Pertamina Butuh CEO Berani, Nasib Ahok?
Situasi tersebut yang mendasari pemerintah memutuskan menerapkan PPKM level 3 di seluruh daerah.
"Kita harus ingat bahwa apa pun, utamanya pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam. Tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita," ucap Jokowi.
"Apalagi sekali lagi kita akan menjadi tuan rumah 150 meeting yang ada di (KTT) G20," lanjutnya.
Selain PPKM level 3, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kesiapan rumah sakit jelang libur Natal dan Tahun Baru.
Ia meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kenaikan kasus, sehingga jika terjadi lonjakan pasien dapat segera dirawat di rumah sakit.
Terakhir, Jokowi juga menginstruksikan jajarannya mempercepat vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah.
"Mengenai vaksinasi agar betul-betul target yang telah kita berikan 70 persen di akhir tahun betul-betul, tercapai saya minta proaktif jemput bola dan juga datangi masyarakat," kata Kepala Negara.
Adapun PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku selama sepekan, mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2021.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sudah ada kesepakatan bahwa aturan pembatasan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan.
"Kebijakan status PPKM level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021," kata Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, secara daring, Rabu (17/11/2021), dikutip dari siaran pers.
Baca juga: Begini Reaksi Jokowi Saat Diminta KKB Berdialog Langsung, KKB Anggap Kepala Daerah Orang Bawahan
BERITA LAINNYA:
Pernyataan keras Jokowi ke BUMN,Sebut PLN dan Pertamina butuh CEO berani, nasib Ahok?
Kekesalan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terhadap kinerja BUMN rupanya sudah memuncak.
Melalui video, Presiden Jokowi memberikan pernyataan yang sangat keras ke badan usaha milik negara ( BUMN ).
Jokowi mengaku kesal dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak cepat merealisasikan investasi meski penting untuk negara.
Ia pun blak-blakan mengaku pernah membentak seorang direktur utama perusahaan pelat merah karena hal tersebut.
Kekesalan Jokowi memuncak ketika membahas persoalan soal investasi di anak usaha BUMN Pertamina, TPPI sebesar US$3,8 miliar yang sudah bertahun-tahun dan masih mandek.
Kekesalan Jokowi itu disampaikan dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden tanggal 16 November 2021
Sejumlah pihak menilai pernyataan Jokowi sebagai sinyal yang cukup keras yang di sampaikan untuk BUMN dalam kinerjanya.
"Saya rasa semua BUMN terutama BUMN Pertamina dan PLN bisa mereview dan melakukan pembaharuan terharadap struktur komisaris hingga direksi Pertamina dan PLN," ujar Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira, dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).
Anggawira juga menambahkan bahwa Pertamina dan PLN membutuhkan CEO yang berani, transformatif dan yang muda agar lebih energik dalam membawa kepemimpinannya.
"Pertamina dan PLN membutuhkan sosok Pemimpin yang bisa mengambil resiko-resiko yang ada dalam kepemimpinannya. Bukan hanya menjalankan bisnis yang ada karena BUMN orientasinya bukan mencari keuntungan," ungkapnya.
Terakhir, dia juga mengatakan Pertamina dan PLN sebaiknya melakukan pembaruan pemimpin yang bisa membuat inovasi untuk kemajuan Indonesia dan Indonesia memiliki tidak sedikit SDM muda yang berkompeten.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Ungkap Ada Pihak yang Tolak Rencana PPKM Level 3 di Seluruh Wilayah