Baca tanpa iklan
Kedua, katanya, negara-negara di Global South cenderung lebih mengandalkan pembelajaran dari tetangga mereka yang memiliki tantangan pembangunan yang sama serta budaya dan sejarah yang sama.
"Dalam kasus Timor Leste, Indonesia, Filipina dan Malaysia serta negara-negara berbahasa Portugis telah mendukung solusi praktis. Ini yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Resident Coordinator menjelaskan bagaimana PBB memfasilitasi kerja sama Selatan-Selatan.
Dia menyebutkan bahwa tahun lalu (2020) Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) baru untuk Timor-Leste diluncurkan. Setiap hasil tunggal mencakup unsur KSS dan kemitraan.
Lebih lanjut ia menyarankan bahwa proses konsultasi dalam mengembangkan UNSDCF merupakan wake-up call bagi beberapa rekan di anggota tim PBB untuk membuat perbedaan yang lebih besar.
UNCT memutuskan bahwa SSC harus terintegrasi dalam pemikiran untuk mengimplementasikan kerangka kerja secara efektif.
Trivedy mengatakan bahwa kerangka kerja sama memiliki enam bidang utama, yaitu ketahanan pangan, ekonomi biru-hijau, pembelajaran sepanjang hayat, kualitas perawatan kesehatan, tata kelola, perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.
Tim negara PBB telah menilai bagaimana memperkuat kerjasama antar masyarakat dan Selatan-Selatan di bawah masing-masing dari enam bidang.
Pak Trivedy berbagi contoh SSC dari pekerjaannya di PBB di mana ia telah memfasilitasi transfer pengetahuan.
Saat bekerja sebagai Koordinator Tetap PBB di Papua Nugini (PNG), ia melibatkan komunitas bisnis dalam pekerjaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Perdana Menteri PNG secara konsisten menantang para pemimpin bisnis untuk membantu negara membuat kemajuan yang lebih cepat dalam ketahanan pangan, air & sanitasi, kesehatan, dll.
Resident Coordinator menghubungi dewan bisnis dan menyarankan agar fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan membantu sektor bisnis untuk menanggapi tantangan dan membingkai peluang untuk tanggapan mereka.
Pada tahun 2015 dengan dukungan dari UNCDF dan UNDP, “Intellecap”, sebuah perusahaan yang berbasis di India terlibat untuk mendukung usaha kecil dan menengah melalui Dana Pengembangan Modal PBB.
Perusahaan India mempelajari delapan sektor ekonomi utama di Papua Nugini untuk diselaraskan dengan SDGs.
Laporan yang disiapkan dari studi tersebut diterima sebagai transformasional dan dewan bisnis menerimanya.