Berita Nasional

Megawati-SBY Hadir Virtual Sidang Tahunan MPR Digelar Sederhana

Editor: Kanis Jehola
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Megawati Soekarnoputri bersama Gus Miftah dipastikan hadir memeriahkan perayaan Hari Lahir ke-95 NU, Minggu (31/1/2021). Foto dok: Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri memberikan paparan dalam kegiatan Internalisasi dan Pembumian Pancasila; Penguatan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kementerial Sosial di Gedung Konvensi, TMP Kalibata, Senin (9/12/2019).

Pihak Istana juga memastikan Presiden Jokowi akan menghadiri secara langsung agenda Sidang Tahunan MPR hari ini. "(Presiden) datang fisik," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono saat dihubungi, Minggu (15/8).

Dia mengatakan bahwa yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR tersebut akan sangat dibatasi, mengingat Sidang Tahunan MPR kali ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi juga diagendakan akan menyampaikan dua pidato pada sidang tahun ini. Pidato pertama adalah Pidato Presiden RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021.

Kemudian, pidato kedua adalah Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Terkait pidato yang akan disampaikan Presiden Jokowi, pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita mengharapkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi itu dapat menegaskan hukum di Indonesia harus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

"Agar ditegaskan dalam pidato presiden bahwa hukum Indonesia harus memiliki ciri keindonesiaan yang bertujuan tidak hanya kepastian hukum yang adil, namun juga dapat memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara," kata Romli, saat dihubungi, Sabtu (14/8).

Romli mengingatkan, tujuan hukum di Indonesia yang utama adalah dapat menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Selain itu, ia mengharapkan presiden juga dapat menegaskan bahwa tegaknya hukum di Indonesia tergantung dari kekuatan ideologi Pancasila di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Harapan selanjutnya, kata dia, juga diperlukan pemikiran Pancasila di dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang mampu menemukan inovasi hukum yang responsif atas perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat. Termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang adil.

Lalu juga proporsional dengan kondisi dan situasi negara di tengah-tengah perkembangan globalisasi, yang selain berdampak positif juga harus dapat mengantisipasi dampak negatif yang menghambat kesejahteraan nasional.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap agar Presiden Jokowi memberi semangat kepada para tenaga kesehatan (nakes) melalui Pidato Kenegaraan.

"Saya harap Jokowi memberi semangat kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada jajaran pemerintah, dan terutama tenaga kesehatan di Pidato Kenegaraannya," kata Doli dalam keterangannya.

Menurut Doli, penting bagi seorang presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Indonesia untuk memberi semangat dan dukungan kepada para tenaga kesehatan agar bisa menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pandemi Covid-19 adalah sebuah medan perang bagi Indonesia dengan tenaga kesehatan sebagai tentara di lini terdepan.

Namun, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi serta menyelamatkan masyarakat Indonesia dalam peperangan ini. Dengan dukungan yang diberikan oleh presiden, jajaran pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, Doli berharap para tenaga kesehatan dapat memenangkan perang dan memerdekakan Indonesia dari pandemi Covid-19.

"Sehingga kita bisa segera bebas dari pandemi Covid-19," ucapnya. (tribun network/den/dit/dod)

Berita Terkini