Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - PEMERINTAH daerah maupun masyarakat harus menyambut dengan antusias PPKM Darurat. Kita patut sambut dengan antusias, langkah ini yang sudah seharusnya.
Mengingat lonjakan kasus harian yang sudah mengkhawatirkan khususnya di Pulau Jawa dan Bali, ditambah lagi tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit juga sangat tinggi.
Meskipun hanya kosentrasi di Pulau Jawa dan Bali, namun harus direspon secara bijak untuk semua wilayah sebagai strategi antisipasi hal-hal buruk di masing-masing wilayah.
Secara umum, lajunya peningkatan kasus meningkat di Jawa dan Bali dan beberapa daerah lain di luar Jawa.
Baca juga: Kasus Baru di Indonesia 24.836, Begini Aturan Keluar Masuk Jakarta Selama PPKM Darurat
PPKM Darurat atau apapun namanya, menjadi upaya pemerintah secara sadar untuk menekan penyebaran kasus dengan pelibatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan sektor jasa lainnya.
Darurat yang dimaksud adalah prinsip darurat kesehatan masyarakat dengan titik pokok pembatasan kegiatan masyarakat, karena itu kebijakan dan perspektif kesehatan masyarakat yang perlu diprioritaskan dengan upaya promotif dan preventif seperti 3T atau pelacakan.
Pemberian tes massal, penatalaksanaan/perawatan, upaya lainnya melalui penerapan disiplin protokol kesehatan 5M.
Selain itu peningkatan cakupan vaksinasi pada masyarakat untuk membentuk kekebalan komunal (herd immunity) yang hingga akhir Juni vaksinasi dosis lengkap (2 tahap) masih di kisaran 13,2 juta atau 4,9 persen dari target 182 juta atau 70 persen penduduk Indonesia.
Baca juga: PPKM Darurat di Jawa-Bali, Begini Tanggapan Pelaku Usaha Hotel dan Restoran di Kupang
Ada beberapa indikator untuk menerapkan hal PPKM Darurat, di antaranya adalah kenaikan kasus harian dan minimnya protokol kesehatan, serta tingkat kematian yang tinggi.
Dengan melihat data harian yang ada potensi penerapan untuk skala provinsi terbuka, beberapa kabupaten/kota sudah melakukan di wilayah masing-masing meski sebatas PPKM mikro dengan melihat tingginya kasus harian di wilayah masing-masing.
Data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi NTT beberapa hari terakhir menunjukan terjadinya lonjakan kasus di beberapa kabupaten dengan klaster keluarga, pesta, dan juga pelaku perjalanan.
Pemprov harus mengambil sikap dan pemkab/pemkot pun sebelum PPKM Darurat seyogyanya, memastikan kajian dan analisis serta potensi risiko sudah tepat, koordinasi lintas sektor dimaksimalkan.
Selain itu, pemerintah dapat menjamin seluruh pelayanan esensial tetap berjalan seperti kesehatan, perbankan dan lain-lainnya dengan memperhatikan disiplin prokes, serta kebutuhan masyarakat tersedia secara merata,
Pembatasan ini menyebabkan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sedikit terganggu, maka apabila tidak terjamin justru menimbulkan dampak sendiri dan masyarakat juga akan mengambil tindakan sendiri yang riskan bagi diri dan keluarga serta komunitasnya. (cr6)