Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM | KUPANG -Manajemen PT Pelabuhan Indonesia ( Pelindo) III Kupang berinisiatif menggelar operasi penertiban premanisme dan pungli di Pelabuhan Tenau Kupang, Selasa (15/6). Lokasi sasaran penertiban yaitu pelabuhan peti kemas dan pelabuhan penumpang.
Operasi melibatkan personel Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Pelabuhan Tenau, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tenau, serta Pelayaran dan Tracking Company Pelindo Kupang.
Tim gabungan dipimpin General Manager (GM) PT Pelindo III (Persero) Cabang Kupang Agus Nazar bersama Kepala KSOP Tenau Sandi Farikta.
Operasi premanisme dan pungli berlangsung selama satu jam, dimulai pukul 09.00 Wita, tidak menemukan preman dan pungli.
Baca juga: Polisi Tangkap 14 Preman di Ruteng
Baca juga: NEWS ANALYSIS Agus Pambagio Pengamat Kebijakan Publik: Satgas Saber Pungli Tak Efektif
Sopir kontainer yang beroperasi di terminal peti kemas mengaku tidak pernah mengalami praktik premanisme dan pungli. Mereka juga tidak menyetor upeti kepada pihak berwenang di Pelabuhan Tenau.
Sopir truk kontainer Perusahaan Meratus, Leo (27) mengatakan, selama ini bongkar muat peti kemas aman. "Kalau bilang palak, tidak ada palak di sini. Selama ini kita aman saja," ujar Leo.
Sopir truk kontainer Perusahaan Meratus lainnya, Hamka (32) menyampaikan hal senada. Menurut Hamka, para sopir kontainer tidak dipungut uang saat mengantri maupun melakukan aktivitas bongkar muat kontainer.
Hamka mengatakan, dia hanya melaksanakan tugas dari perusahaan. Petugas perusahaan yang mencarikan muatan.
Rekan Hamka, Jefri (35) mengatakan, apa yang dilakukan pihak Pelindo III bersama stakeholder angkutan laut menggelar operasi premanisme dan pungli merupakan langkah positif agar menjamin keamanan dan kenyamanan selama proses bongkar muat
Menurut sopir truk kontainer perusahaan RPM ini, operasi penertiban harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
Pelabuhan Favorit
GM PT Pelindo III Cabang Kupang Agus Nazar mengatakan, pihaknya berkomitmen menciptakan Pelabuhan Tenau menjadi pelabuhan yang modern dan favorit. Hal itu sesuai permintaan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menjadikan Pelabuhan Tenau memiliki daya tarik tersendiri.
Baca juga: Italia vs Swiss: Pembuktian Insigne
Baca juga: Pemprov Papua Barat Peduli Korban Seroja NTT, Gubernur Mandacan Bantu Rp 1 Miliar
Menurut Agus, rencana tersebut telah digaungkan beberapa tahun terakhir namun karena pandemi Covid-19 sehingga belum bisa bisa dikerjakan. Upaya mewujudkannya baru dimulai tahun 2021.
"Kios-kios juga ditertibkan dan dibenahi. Karena di kios ini juga ada potensi premanisme dan pungli. Kios selama ini tidak ada alas hak dengan Pelindo terkait dengan pembayaran dan kita bisa katakan ini ilegal," katanya.
Agus mengatakan, pedagang yang kiosnya dibongkar akan diakomodir menempati lokasi baru yang akan disiapkan Pelindo III.
"Sementara untuk lokasi eks kios pedagang ini akan dijadikan sebagai tempat penataan dari pelabuhan agar bisa menjadi bagian dari objek wisata," ujar Agus.
Kepala KSOP Tenau Kupang Sandi Farikta mengatakan, pihaknya melaksanakan operasi penertiban untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan operasional di Pelabuhan Tenau.
Operasi juga menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas praktik premanisme dan pungli.
Sandi mendukung penataan Pelabuhan Tenau dengan konsep modern. Menurutnya, upaya itu sekaligus membendung praktik premanisme dan pungli. Selain pedagang, pihaknya menertibkan parkir liar.
"Membuat Pelabuhan Tenau ini menjadi besar, melaksanakan tertibkan kendaraan dengan tempat yang seharusnya," katanya.
Sandi mengatakan, pedagang tetap menjadi perhatian utama dari pihaknya untuk relokasi ke tempat yang disiapkan. Hal itu untuk menjaga perekonomian warga yang selama ini bergantung di kawasan pelabuhan. Proses relokasi tidak ada penolakan dari pedagang.
Ia menegaskan, pedagang dan pihak pelabuhan sepakat secara damai untuk melakukan relokasi tanpa ada paksaan dan intimidasi.
Operasi Rutin
Terpisah, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif melalui Kabid Humas Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan, apabila oknum-oknum yang melakukan pungli akan ditindak tegas. Praktik terkategori tindak pidana pemerasan maupun intimidasi.
Kombes Krisna mengatakan, operasi premanisme dan pungli menindaklanjuti instruksi Kapolri setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi. Proses penindakan diberlakukan secara berkelanjutan.
Menurut Kombes Krisna, Kapolda NTT telah memerintahkan polres jajaran untuk melakukan pemetaan dan mapping terkait dengan persoalan premanisme, baik dari segi yuridis maupun sosiologisnya.
Kapolda mendorong untuk melakukan koordinasi bersama-sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengantisipasi tidak terjadinya tindakan premanisme maupun pungli di masyarakat.
"Harus ada koordinasi dengan pemda terkait solusi untuk permasalahan ini," ujarnya.
Kombes Krisna mencontohkan, di tempat parkir tidak tersedia petugas parkir disebabkan tidak adanya izin. Oleh karena itu, perlu diatur agar petugas yang ditugaskan untuk mengelola lahan parkir memiliki dasar hukum dan bertanggungjawab supaya tidak ada pungli.
Dia juga menyampaikan bahwa Tim Saber Pungli Polda NTT terus bergerak melakukan pengoperasian terhadap premanisme maupun pungli. Kegiatan memberantas premanisme dan pungli bersifat rutin. (hh/cr6/cr8)