Baca tanpa iklan
Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan Orient sebagai warga negara mereka lewat surat resmi pada 1 Februari 2021.
Padahal, salah satu syarat mutlak di UU Pilkada adalah setiap calon berkewarganegaraan Indonesia.
Aturan itu tercantum pada pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut awalnya Orient berstatus WNI.
Namun kemudian, Orient memiliki paspor Amerika Serikat.
Dengan kata lain, ia memiliki kewarganegaraan AS.
Dalam Pilkada Serentak 2020, Orient-Uly meraih 48,3 persen suara sah berdasarkan Sirekap KPU.
Mereka mengalahkan dua paslon lainnya, yakni pasangan petahana Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Uly Kale dan pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja.
Orient dan pasangannya pun telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terpilih.
Terkait polemik ini, Komisi II DPR mengatakan akan memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Saya usulkan kepada Ketua Komisi II agar secepatnya memanggil Mendagri untuk membahas kejadian ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim, Kamis (4/2/2021).
Menurutnya, jika Orient terbukti berstatus warga negara AS, secara otomatis kemenangannya di Pilkada pada Desember 2020 gugur dan batal demi hukum.
"Mengenai kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus ini, saya minta Bawaslu, KPU dan polisi melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai kewenangan yang di miliki masing-masing institusi," papar politikus PKB itu.
Di sisi lain, Luqman menyebut peristiwa Orient menunjukkan sistem data kependudukan di dalam negeri masih amburadul.
Sehingga, Kemendagri harus gerak cepat memperbaiki sistem kependudukan, agar ke depan tidak ada lagi kejadian seperti Orient.