Ragukan Keamanan Vaksin Covid-19, Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, Piliha Denda

Ragukan Keamanan Vaksin Covid-19, Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, Pilih Denda

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Hari ini, Pemerintah mulai melakukan vaksinasi covid-19.

Vaksinasi co0vid-19 diawali dengan penyuntikan vaksin pertama pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning malah tegas menolak divaksin Covid-19.

Sikapnya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Ternyata ini alasan Ribka Tjiptani menolak divaksin dengan vaksin covid-19.

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Baca juga: BPOM Terbitkan Izin Darurat Vaksin Covid-19 Sinovac, Ini Efeknya 

Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.