Baca tanpa iklan
Kepolisian tidak melarang kegiatan Front Persatuan Islam meski ormas tersebut pembaruan dari Front Pembela Islam.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menilai jika ada nama lain yang mirip dengan FPI dalam SKB, pihakya tidak bisa melarang kegiatan.
Namun jika kegiatan melanggar pidana serta mengundang kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 maka Kepolisian tidak segan untuk membubarkan.
Mengacu pada SKB 220-4780 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI disebutkan FPI yang dimaksud yakni Front Pembela Islam.
"Keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Jadi hanya menyangkut FPI saja," ujar Rusdi, Kamis (31/12/2020).
Rusli menambahkan kepolisian tidak mengurus perizinan perkumpulan atau ormas baru walaupun anggota dari ormas baru tersebut masih bagian dari Front Pembela Islam.
Ia menyatakan, untuk urusan perizinan ormas diserahkan kepada kementerian dan pihak yang terkati.
Seperti Kemendagri serta Kemenkum HAM.
"Nanti ada instansi yang menangani itu. Bukan domain Polri mengenai masalah perizinan organisasi kemasyarakatan," ujar Rusdi.