Prabowo dan Sandiaga Uno Sudah Jadi Menteri, Partai Gerindra Ajak FPI Bekerja Sama dengan Pemerintah

Prabowo dan Sandiaga Uno Sudah Jadi Menteri, Partai Gerindra Ajak FPI Bekerja Sama dengan Pemerintah

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Saat ini, Partai Gerindra mulai mengajak Front Pembela Islam (FPI) agar bekerja sama dengan pemerintah, bukan berkolaborasi dengan pihak asing.

Bila berkolaborasi dengan pihak asing, maka hal tersebut tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perjuangan.

Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno sudah berada dalam gerbong Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Joko Widodo dan Wapres, Ma'aruf Amin.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman meminta Front Pembela Islam ( FPI) tidak berkolaborasi dengan pihak asing menyusul adanya dugaan mata-mata Jerman yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, berbagai kasus yang tengah dihadapi FPI bisa diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa melibatkan pihak luar.

Ia mengatakan, semua masalah saat ini masih ada celah untuk bisa diselesaikan bersama-sama.

"Saya pribadi masih melihat ada celah, kita sebagai bangsa bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan di antara kita," kata Habiburokhman.

Di samping itu, ia mengingatkan bahwa kolaborasi dengan pihak asing justru akan membahayakan.

"Ini lebih bahaya, jangan sampai dari mulut harimau kita diterkam buaya," kata dia.

Pada Minggu (20/12/2020), Kementerian Luar Negeri memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk dimintai klarifikasi sekaligus menyampaikan protes atas aktivitas salah satu stafnya yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta.

Pihak Perwakilan Kedutaan Jerman pun melayangkan permintaan maafnya atas kehadiran salah seorang stafnya di Petamburan.

Terbaru, anggota Komisi I DPR RI, M Farhan menyebut, staf tersebut merupakan seorang agen intelijen Jerman. Data staf tersebut terkuak berdasarkan hasil investigasi Komisi I DPR.

“Ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, si Suzanne Hall ini bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman, dia tercatat sebagai pegawai di BND atau Badan Intelijen Jerman,” kata Farhan dalam diskusi Teka-teki Telik Sandi di Markas FPI, Minggu (27/12/2020).

Jerman Minta Maaf

Kedutaan besar Jerman untuk Indonesia meminta maaf kepada pemerintah Indonesia atas kejadian seorang stafnya datang ke Markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat.

Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta pada Minggu (20/12), untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kegiatan Staf Kedutaan Jerman di Jakarta yg mendatangi sebuah organisasi di Petamburan beberapa hari yang lalu.

Dalam pertemuan, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf Kedutaan di sekretariat organisasi tersebut.

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan bahwa keberadaan staf Kedubes Jerman di tempat itu dan pertemuan yang dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.

"Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut," tulis keterangan resmi Kemlu yang diterima, Senin (21/12/2020).

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas dimaksud.

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman memastikan, insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut.

"Kedutaan Jerman juga secara tegas menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah Jerman untuk melanjutkan kerja sama bilateral dengan Indonesia untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian," lanjut keterangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri menuntut agar Kedutaan Besar Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik sebagaimana yang dijelaskan kepada Kementerian Luar Negeri.

"Kedubes Jerman menyampaikan, staf diplomatik tersebut telah diminta kembali segera untuk mempertanggung-jawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya," sebut Kemlu.

Mencurigakan

Pakar intelijen dari The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib mencurigai tindakan diplomat Jerman yang mengunjungi markas Front Pembela Islam (FPI), di Pertamburan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ridlwan menegaskan diplomat asing melakukan tindakan spionase bisa diusir paksa.

Apalagi menurut Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia tindakan itu inisiatif pribadi si diplomat dan bukan perintah resmi pemerintah Jerman.

"Tindakan itu mencurigakan dan patut diduga melakukan tindakan spionase atau mata mata, " ujar Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/12/2020) .

Kedubes Jerman di Jakarta mengakui ada staf diplomatiknya yang datang ke FPI Petamburan pada Jumat lalu. Menurut Kedubes tindakan itu inisiatif pribadi si diplomat dan bukan perintah resmi pemerintah Jerman.

Menurut Ridlwan, upaya diam diam diplomat Jerman itu sangat mencurigakan.

"Apalagi saat ini sedang ada kasus hukum yang dialami anggota FPI, tindakan diplomat Jerman itu janggal," ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI itu.

Ridwan menjelaskan, diplomat sering digunakan sebagai cover atau kedok agen intelijen resmi bekerja. Hal itu lazim dilakukan oleh berbagai negara.

"Namun jika terbukti melakukan tindakan spionase secara terang-terangan, bisa diusir paksa, persona non grata, " tegasnya.

Hal itu sudah sesuai dengan pasal 3 Konvensi Jenewa yang mengatur hak-hak dan kekebalan diplomatik.

"Seorang diplomat asing dilarang keras melakukan tindakan mata-mata di negara tempat tugasnya. Menlu berhak mengusir diplomat itu, " kata Ridlwan.

Dia mencontohkan sebuah peristiwa tahun 1982. Saat itu oknum diplomat Rusia bernama Finenko tertangkap melakukan kegiatan spionase dengan membeli informasi pada oknum tentara bernama Susdaryanto.

"Mereka tertangkap satgas operasi Pantai Bakin dan Finenko langsung dipulangkan paksa, " katanya.

Ridlwan menilai tindakan kunjungan diam-diam diplomat Jerman yang tidak diakui sebagai perintah resmi sudah cukup sebagai bukti.

"Kemlu RI bisa meminta identitas lengkap diplomat Jerman itu dan mendesak agar yang bersangkutan pulang ke Jerman, " jelasnya.

Foto kedatangan pegawai kedutaan Jerman di Markas FPI di sekitar Pertamburan viral di media sosial. Kedubes Jerman mengakui orang dalam foto itu adalah pegawainya.

PKS Minta Jokowi Rangkul FPI

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera baru-baru ini menyebut ada tiga tantangan yang harus segera diatasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat ini.

Pertama, kata Mardani, mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 yang sampai saat ini masih tinggi jumlah kasus positif. 

"Ini tidak bisa disiasati dengan marketing, pencitraan, dan cuman teriak-teriak. Dia harus betul-betul melangkah yang terorkestrasi dengan baik dari pusat sampai ke level RT," papar Mardani dalam akun Youtube Fraksi PKS, Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Menurut Mardani, kebijakan pemerintah pada saat ini lebih mementingkan persoalan ekonomi, dibanding memberikan perhatian lebih pada sektor kesehatan.

"Tidak ada ekonomi kita membaik, sebelum akar masalahnya Covid-19 ini selesai. Mudah-mudahan Menkes yang baru bisa bekerja keras, punya roadmap yang jelas untuk Covid-19," paparnya. 

Kemudian tantangan kedua, Mardani menyebut Presiden Jokowi dan jajarannya harus membangun kekuatan industri pangan dan energi di dalam negeri, di mana saat ini ada program food estate di Kalimantan. 

"Dulu ada proyek 1 juta hektar di periode sebelumnya, bablas. Sekarang lagi dicoba food estate, mudah-mudahan berhasil," ucap Mardani. 

Tantangan terakhir, kata Mardani, pemerintah jangan membuat umat Islam terpisah atau dibagi menjadi dua bagian, antara kelompok Islam politik yang radikal dan kelompok kultural. 

"Dirangkul, dialog dengan teman-teman FPI seperti juga dekat dengan teman-teman NU, Muhammadiyah. Dekat dengan siapapun, karena setiap orang punya hak untuk hidup di negeri ini," kata Mardani. 

"Semua tinggal diberikan koridornya, diberikan stimulannya, semuanya mencintai negeri ini sesuai dengan cara masing-masing tapi dengan koridor yang jelas dan tegas. Dan itu, perlu negara yang adil, yang hadir di tengah masyarakat," sambungnya.  

Fadli Zon Ungkit Jabatan Prabowo Subianto di Kabinet Jokowi

Fadli Zon mengungkap dirinyalah yang mengusulkan mantan calon presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) kabinet pemerintahan Jokowi.

Hal itu terjadi ketika Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin usai pemilihan presiden 2019.

“Saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo menjadi Menhan. Bahkan yang pertama saya mengusulkan waktu itu,” ujar mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam bincang-bincangnya bersama Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah dan Karni Ilyas, seperti dikutip Tribunnews.com dari Channel Youtube Karni Ilyah Club, Minggu (22/11/2020).

Dan saat itu memutuskan masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, karena Prabowo tidak ingin terjadi perpecahan yang semakin dalam.

“Saya katakan kepada Pak Prabowo, oposisi sangat bagus, saya bilang untuk modal politik 2024. Tapi kalau koalisi ya kita melihat situasi pada waktu itu dan Pak Prabowo juga tidak ingin ada perpecahan yang semakin dalam,” jelas Fadli Zon.

Awalnya, dia menjelaskan, Prabowo Subianto ingin menunjuk ahli-ahli di berbagai bidang untuk dijadikan kandidat yang akan duduk di Kabinet.

Namun Fadli Zon mendorong agar Prabowo lah yang duduk di kursi Menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Kursi menteri yang tepat untuk Prabowo Subianto adalah Menhan.

“Yang saya tahu itu, beliau sudah mau nunjuk ahli-ahli lah di berbagai bidang yang dijadikan semacam kandidat Menteri. Tetapi kemudian yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo, satu-satunya posisi yang paling pas itu adalah Menteri Pertahanan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra memperoleh dua kursi Menteri dalam Kabinet di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Prabowo duduk menjadi Menhan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

* Prabowo Belum Puas Meski TNI Paling Kuat di Asia Tenggara, Menhan Incar Lagi Kapal Selam Canggih

Militer Indonesia atau TNI saat ini sudah sangat diperhitungkan dunia internasional

Di tingkat dunia, Indonesia menempati urutan 16 atau lebih kuat dari Israel , Korea Utara bahkan Australia

Sementara di Asia Tenggara, kekutan militer Indonesia merupakan yang terkuat  jauh mengguli negara-negara lain di kawasan ini

Namun kekuatan ini belum mebuat Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto puas. Ia kini mengincar kapal selam canggih untuk TNI agar lebih disegani lagi

Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan miiter terkuat di dunia menurut Global Fire Power 2020.

Peringkat itu membuat Indonesia unggul dari sejumlah negara. Seperti Israel dan Korea Utara.
Bahkan Indonesia menempati ututan pertama di Asia Tenggara.

Walau kekuatan Indonesia sudah begitu besar, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto nyatanya belum puas.

Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Kompas.com)
Oleh karenanya, dia lirik deretan kapal selam canggih macam Scorpene Prancis, A26 Swedia hingga KSS-III Korea Selatan (Korsel).

Tujuannya demi memenuhi kekuatan bawah laut negeri ini.

Selain membeli dalam UU Pertahanan, Indonesia wajib menerima Transfer of Technology (ToT) dari negara penjual agar kemandirian alutsista dalam negeri segera tercapai.

Progress kemandirian itu sudah terlihat sekarang meski belum sepenuhnya maksimal.

Misal joint production kapal selam Chang Bogo class Indonesia-Korsel, pembangunan Light Fregate Martadinata class, Proyek jet tempur KFX/IFX, medium tank Harimau Pindad, hingga masih banyak lagi yang sedang on progress.

Terkhusus kapal selam Indonesia amat getol membangun siluman bawah air ini karena inilah alutsista paling strategis untuk menjaga luasnya laut Ibu Pertiwi.

Maka Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan mengincar tiga jenis kapal selam diatas agar mendapatkan teknologi apa itu yang namanya Air Independent Propulsion (AIP).

Boleh jadi semua kapal selam terkini harus dilengkapi dengan AIP agar lebih senyap saat beroperasi.

Mengutip public.navy.mil, AIP sendiri adalah sebuah sistem dimana kapal selam dapat dibuat menyelam lebih lama.

Seperti diketahui jika kapal selam diesel-elektrik memerlukan tenaga baterai untuk menggerakkan baling-balingnya.

Nah baterai ini bakal habis dipakai dalam waktu 4-5 hari saja saat mode menyelam.
Untuk mengisi baterai maka kapal selam harus muncul ke permukaan dan menyalakan mesin dieselnya demi men-Charge baterai.

Kenapa harus muncul ke permukaan? tentu saat menghidupkan mesin, maka diesel akan membuang gas buang ke udara dan tak mungkin jika dilakukan dibawah permukaan air.

Cara ini dinilai tak praktis dan bisa membahayakan awak kapal selam jika muncul ke permukaan akan ketahuan dan diserang oleh musuh.

Maka diciptakanlah AIP tadi, jika baterai habis kapal selam tak perlu muncul ke permukaan untuk mengisi daya baterainya.

Cukup nyalakan AIP maka baterai akan terisi kembali dan kapal selam bisa lebih lama menyelam tanpa takut ketahuan musuh.

Lantas bagaimana cara kerja AIP?

Sebelumnya ada banyak sistem AIP, jika Indonesia beli Scorpene maka akan mendapatkan sistem AIP Modul d’Energie Sous-Marine AUTONOME / Otonomi Submarine Energi Module (MESMA).

Jika dari Swedia maka akan mendapatkan Sterling Cycle Engines layaknya Gotland class.
Jika melanjutkan program kapal selam bersama Korsel (dan ini yang paling mungkin) maka Indonesia akan mendapatkan sistem Fuel Cells.

Fuel Cells sendiri merupakan sebuah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi muatan listrik.

Caranya dengan menggunakan bahan bakar dan pengoksidasi dimana hidrogen (fuel) dikonversi bersama oksigen (oksidator) menjadi listrik.

Dua sel elektroda diatas tadi, positif (anoda) dan negatif (kanoda) dipisahkan oleh penghalang elektrolit.

Maka keduanya akan bereaksi menghasilkan arus listrik yang akan digunakan untuk mengisi daya baterai kapal selam.

Dengan demikian hanya reaksi kimia saja yang terjadi disini dan tak ada perangkat yang bergerak sehingga tidak menimbulkan kebisinga dan kapal selam jadi lebih senyap.

Jerman-lah yang menemukan dan mengembangkan Fuel Cells ini kemudian melakukan alih teknologi kepada Korsel.

Tanpa menimbulkan gas buang, ramah lingkungan, ringkas dan bisa disesuaikan diberbagai jenis kapal selam, AIP Fuel Cells menjadi pilihan rasional untuk dicangkokan ke kapal selam TNI AL.
Kelemahannya Fuel Cells hanya satu, harganya tergolong sangat mahal. 

Fadli Zon Beri Kritikan Pedas Pada TNI: OPM Menantang Kenapa Dibiarkan?

Aksi penertiban baliho Rizieq Shihab oleh TNI mendapat kritikan pedas dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Fadli Zon juga mengecam aksi iring-iringan kendaraan tempur di Markas FPI.

Ia menyebut tindakan tersebut justru akan merusak nama baik TNI.

Dalam cuitan di Twitter-nya @fadlizon pada Sabtu (21/11/2020) siang, Fadli Zon mengkritisi soal pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh anggota TNI.

Lontaran pernyataan tersebut apakah diarahkan pula kepada Prabowo? Kita tak tahu.

Yang jelas saat ini Fadli ZOn tiba-tiba mengungkap fakta bahwa Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi karena perannya.

Politisi Gerindra, Fadli Zon. (via spiritriau.com)

Katanya, anggota TNI menurunkan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Ia juga turut menyinggung Panglima TNI.

Yakni perihal keberadaan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) bersenjata di ujung timur.

Ini cuitannya :

"Menurunkan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang2 TNI n ingin lepas dr Indonesia.

Kenapa dibiarkan saja?

Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dr ancaman luar."

Cuitan Fadli Zon soal aksi anggota TNI copot baliho Rizieq Shihab.

Diberitakan Tribunnews.com, operasi penertiban baliho oleh aparat berbaju loreng dibenarkan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Ia mengaku bahwa tindakan tersbeut merupakan perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya," kata Dudung setelah menggelar apel TNI persiapan Pilkada di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)
Jenderal bintang dua itu menyebut pencopotan baliho dilakukan lantaran Satpol PP gagal melakukan tugasnya karena baliho tersebut kembali terpasang.

Selain itu, Dudung juga memerintahkan pencopotan Rizieq yang masih terpasang hingga hari ini.

Pembersihan baliho Rizieq pun langsung dilakukan pasukannya usai apel di kawasan Monas.

Fadli Zon Kritik Konvoi TNI di Jalanan

Sementara WartakotaLive.com mengabarkan, beredar di media sosial video yang menunjukkan sejumlah kendaraan tempur milik TNI melakukan konvoi dan sempat berhenti di dekat Markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat.

Video ini ramai dibicarakan tak lama dengan video yang menunjukkan sejumlah orang berpakaian loreng menurunka postes besar Habib Rizieq Shihab.

Sejumlah pihak pun mempertanyakan maksud dari TNI yang konvoi dan berhenti di sekitar markas FPI itu.

Terlebih sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengecek pasukan-pasukan elite lintas matra sekaligus berpidato dengan tegas akan menghadang pihak-pihak yang dianggap merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Fadli Zon dalam akun Twitternya mengecam adanya iring-ringan kendaraan tempur berhenti di dekat markas FPI itu.

Ia bilang, tindakan itu justru akan merusak nama baik TNI.

"Apa benar video2 ini? Kalau benar apa maksudnya? Jelas merusak nama baik TNI. Apalagi klu tujuannya menakut2i rakyat. Harus diusut!," tulis Fadli Zon dikutip Wartakotalive.com dari akun Twitternya, Jumat (20/11/2020).

Selain Fadli Zon, sejumlah warganet juga heran hingga mengecam  aksi personil TNI tersebut.

Mereka mempertanyakan maksud dari aksi tersebut.

Kata Kapuspen TNI

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Achmad Riad, membenarkan peristiwa rangkaian kendaraan TNI yang direkam lewat video dan diunggah ulang di akun Instagram, @maklambeturah, Kamis (19/11/2020).

Video tersebut menampilkan rangkaian kendaraan TNI di dekat Kantor DPP FPI di kawasan Petamburan tepatnya di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat.

Rangkaian kendaraan tersebut tampak sempat berhenti beberapa saat dengan suara sirine menyala sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Dalam video tersebut tampak juga kendaraan TNI lainnya termasuk patroli pengawalan yang mengenakan sepeda motor.

Dalam potongan video tersebut juga disorot papan penujuk bertuliskan DPP FPI.

Dalam kepsyen di unggahan tersebut tertulis "Siang ini di Petamburan".

Penertiban/Pencopotan Spanduk/Baliho Tak Berizin. Dilakukan oleh Prajurit TNI saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. ((KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG))

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Achmad Riad mengatakan kendaraan Koopsus TNI dalam rangkaian kendaraan tersebut baru kembali dari kegiatan menuju markasnya di Cilangkap.

Namun demikian, Achmad mengatakan tidak ada hal khusus terkait kejadian dalam video tersebut.

"Betul konvoi kendaraan Koopsus kembali dari kegiatan menuju ke Markasnya di Cilangkap lewat Petamburan. Tidak ada hal khusus," kata Achmad ketika dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (19/11/2020).

Achmad mengatakan tidak ada pasukan TNI yang diturunkan ketika itu meski dalam rangkaian unggahan berupa foto di akun Instagram tersebut tampak sejumlah orang berseragam loreng mirip seragam TNI sedang berdiri di dalam sebuah gang.

Achmad menambahkan, kalau pun konvoi kendaraan tersebut tampak berhenti, hal tersebut merupakan protap konvoi kendaraan berat untuk cek kondisi kendaraan dan rangkaian.

"Tidak ada (pasukan yang diturunkan), kalau pun terlihat berhenti, itu merupakan protap konvoi kendaraan berat untuk cek kondisi kendaraan dan rangkaian," kata Achmad.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Ada Apa, Fadli Zon Tiba-tiba Kembali Ungkit Kalau Prabowo Jadi Menhan Atas Usulannya, https://sumsel.tribunnews.com/2020/11/22/ada-apa-fadli-zon-tiba-tiba-kembali-ungkit-kalau-prabowo-jadi-menhan-atas-usulannya