Baca tanpa iklan
"Pembangunan belum menyentuh basic needs. Yang kita lihat pembangunan hanya merespon kebutuhan kelas menengah saja," ungkap Kimmy.
Ia meminta Pemerintah kota Kupang harus kembali pada pemenuhan basic needs masyarakat dan tidak hanya berkecimpung pada ornamen yang tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, pembagian fungsi masih kurang, karena itu lemahnya pengawasan sistem harus dipertegas, misalnya pada persoalan sampah. Desain dasar harus dibuat untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat kota Kupang.
"Penting pemerintah kota kembali untuk memfasilitasi basic needs dari masyarakat. Kita butuh terang tapi kita butuh air, itu jauh lebih penting, kita butuh terang tetapi kita tidak mau sakit karena sampah," katanya.
Sementara itu, pengamat masalah sosial DR. Dominggus Elcid Li mengingatkan pembangunan harus dilakukan dengan logika berbasis kebutuhan.
Beberapa poin dalam hasil survei yang dirilis Fisip Undana, kata Elcid Li, konsisten dengan survey yang pernah mereka buat pada awal masa kepemimpinan Jefri Riwu Kore dan Herman Man.
"Ada 3 hal mendasar yang konsisten, diantaranya ada persoalan air bersih yang merupakan persoalan utama persis seperti survei yang kita buat pada awal pemerintahan," katanya.
Air, kata Elcid, adalah kunci untuk kota Kupang. Karena itu air sangat perlu dikembalikan fungsi sosialnya sehingga pemerintah harus berani memberikan air gratis bagi masyarakat.
Elcid juga menyorot master plan pengembangan kawasan yang dinilai tidak merata. Ada kawasan yang dikembangkan begitu kuat tetapi ada yang tidak dilirik sama sekali. "Master plan harusnya bisa dipublikasikan agar masyarakat tahu," katanya.
Persoalan tanah, menurut Elcid juga menjadi salah satu persoalan yang serius. Dan karenanya, wali kota harus lebih jeli terhadap persoalan itu.
"Persoalan tanah persoalan serius, walikota harus lebih jeli terhadap persoalan sosial seperti ini. Kita berharap, tingkat kepastian kepemilikan tanah bisa lebih jelas di kota Kupang," tegasnya.
Lapangan kerja yang jadi catatan merupakan hal yang cukup penting. Pemerintah juga ditanya apa terobosannya terhadap industri kreatif.
Ada aspek yang patut diapresiasi, tetapi ada aspek lain yang belum tersentuh supaya jadi perhatian. Infrastruktur meningkat, sementara air bersih, tata ruang dan kemiskinan serta ruang kreatif terbatas.
Terhadap persoalan air, Elcid menganjurkan agar pemerintah memfasilitasi masyarakat secara penuh. Jaringan pipa harus disediakan pemerintah. Jika tidak ada jaringan pipa maka pemerintah harus mengadakan tangki air sehingga distribusi air kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ia mengatakan, tiga tahun silam berdasarkan survei, pengeluaran biaya air bersih hingga 500 ribu per bulan per keluarga.
Sementara itu, Jimmy Nami tegas menggarisbawahi harapan masyarakat agar pemerintah Kota Kupang harus kembali untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Selain itu, demokratisasi dan pengawasan pemerintah harus berjalan lebih baik.
Senada, Rudi Rohi menganjurkan agar kebijakan yang dibuat harus berbasiskan riset dan data riil. Ia menuntut agar kebijakan dibuat tidak atas dasar asumsi apalagi berbasis masukan politik dari tim sukses.
Baca juga: Belajar TVRI SD Kelas 4-6 Posisi Kapal Selam &Lumba;-lumba, Jawaban Soal TVRI Senin 26 Oktober 2020
Baca juga: Melki Laka Lena Serahkan Bantuan ke Yayasan dan BLK di Sumba Timur Saat Reses
Baca juga: Update Corona Sumba Timur, Delapan Swab Belum Ada Hasil,Simak !