Baca tanpa iklan
Catatan Publik Untuk Pemerintah Kota Kupang : Tiga Tahun Memimpin, Persoalan Klasik Yang Mendera Warga Belum Berubah
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Persoalan persoalan klasik yang mendera warga Kota Kupang hingga tiga tahun usia kepemimpinan duet Wali Kota Jefri Riwu Kore - Wakil Wali Kota Herman Man belum juga berubah. Persoalan tersebut menjadi momok bagi warga sekaligus telah berpotensi melahirkan persoalan persoalan turunan baru bagi warga.
Hal tersebut terungkap dalam Ngobrol Asyik yang digelar atas kerjasama Pos Kupang bersama Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Nusa Cendana (Fisip Undana) Kupang pada Jumat (23/10) sore di Kantor Redaksi Pos Kupang.
Dalam dialog bertajuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah Kota Kupang tiga tahun terakhir, tim riset Prodi Ilmu Politik FISIP Undana mengungkap hasil survei yang mereka lakukan selama periode Agustus 2020.
Survei dilakukan dengan metode multi stage random sampling atau acak bertingkat dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga rumah tangga. Mereka menggunakan sebanyak 440 responden dengan pertimbangan keterwakilan gender dari primary sampling di 38 kelurahan di Kota Kupang.
Tingkat margin of error survei berkisar 4,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Menanggapi hasil survey, anggota tim Riset Prodi Ilmu Politik FISIP Undana, DR. Rudi Rohi dan Yohanes Jimmy Nami sepakat menyebut secara makro, memang tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan duet Jefri - Herman meningkat. Namun demikian tidak diikuti secara mikro.
Rudi Rohi menyebut bahwa isu-isu dan persoalan mendasar warga Kota Kupang belum berubah (ada perbaikan signifikan) dari pemerintahan terdahulu. Dari hasil survey, kata dia, maayarakat sendiri yang memberi rapor merah atas penanganan persoalan persoalan Kota.
"Yang menarik, masyarakat memiliki sendiri catatan dan rapor merah terkait itu, dari 20 isu masalah kota, ada 9 yang dianggap sangat mendasar dan belum berubah dari pemerintah dulu," kata Rudi.
Ia menyebut contoh diantaranya seperti kemiskinan, penanganan persoalan air bersih, penanganan sampah kota, smart city dengan program internet gratis bagi maayarakat, transportasi publik yang diabaikan hingga janji membangun laboratorium kesehatan kota.
"Sampai sejauh mana program, treatment dan strategi? saya lihat justru, persoalan seperti air bersih misalnya tidak tersentuh bahkan menimbulkan masalah kota yang lain seperti bisnis rente air, merusak infrastruktur jalan dan kecelakaan," katanya.
Ia mengatakan, seandainya tata kelola air bersih di Kota Kupang berada dalam kondisi baik dan menjangkau,maka maka masyarakat bisa menghemat hingga 30-40 persen biaya.
Setali tiga uang, persoalan sampah yang masih bertahan dengan rapor merah hingga kini masih ditangani konvensional dan tidak diatur dengan manajemen yang baik.
"Secara makro, hal yang tidak substansi pemerintah berhasil. Tetapi hal mendasar yang substansial, seperti air bersih, publik memberikan rapor merah kepada wali kota. Ini bukan hanya kritik tetapi ini harapan agar pemerintah konsen terhadap pembangunan kota," kata Rohi.
Dari sisi kebijakan publik, anggota tim lainnya, Yohanes Jimmy Nami mengatakan ada proses demokratisasi yang mandek. Perintah, kata dia, harusnnya bisa memberikan distribusi tangghng jawab.