Australia Punya Alasan Khusus Mulai Enggan Bantu Timor Leste dan Papua Nugini yang Tercekik Utang

Mengingat sektor pendapatan minyak berkontribusi terhadap sekitar delapan puluh persen dari pengeluaran pemerintah.

Selain itu, kebuntuan politik membuat pemerintah belum menyetujui APBN 2020, yang berarti negara tersebut harus beroperasi di bawah sistem duo-desimal.

Sistem yang sama ini pernah digunakan dan disalahkan atas kontraksi ekonomi Timor Leste pada 2017 dan 2018.

Media setempat, The Oekui Post mengatakan, laporan trimestral dari Banco Central Timor Leste (BCTL), baru-baru ini mengumumkan bahwa, jumlah dana perminyakan Timor Leste yang tersimpan di Bank New York sebesar 18,4 miliar dolar AS (Rp 273 triliun)

Mulai tahun 2021, Pemerintah Timor Leste akan menggunakan uang simpanan itu sebagai kebutuhan belanja negaranya sebesar 1,4 miliyar dolar AS atau Rp 20,77 triliun.

Sehubungan dengan hal itu, banyak orang yang mulai berfikir dan prihatin terhadap keberlanjutan kondisi keuangan Timor Leste.

Ke depan, Pemerintah Timor-Leste juga menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk proyek Tasi Mane, yang bertujuan untuk membangun fasilitas pengembangan minyak di darat di Timor Leste.

Pendanaan yang dibutuhkan untuk proyek semacam itu sangat besar, dengan perkiraan biaya mulai dari 10 miliar Australia (Rp. 105 triliun) hingga 20 miliar Austalia (Rp. 210 triliun).

Namun, sampai tulisan ini dibuat, tidak ada investor swasta yang bersedia bergabung dengan proyek tersebut.

Bagi Australia, proyek itu mengkhawatirkan, mengingat China menyatakan minatnya dalam proyek tersebut.

Pertemuan baru-baru ini antara Menteri Luar Negeri Timor Leste dan mitranya dari China juga membuat kedua belah pihak membahas kerja sama yang lebih dekat dalam Belt and Road Initiative.

Hal itu berpotensi memperkuat posisi China sebagai investor untuk Tasi Mane.

Setelah selesai, proyek tersebut akan bertanggung jawab untuk menyediakan sebagian besar kekayaan orang Timor Leste, dan termasuk pembangunan pelabuhan, pembuatan kapal dan fasilitas perbaikan kapal yang terletak sekitar 700 km dari Pelabuhan Darwin.

Proyek itu nantinya akan dikelola oleh sebuah perusahaan China di bawah Sewa 99 tahun.

Dari kerentanan tersebut, masuknya Pemerintah China ke Papua Nugini dan Timor-Leste semakin diperkuat.