Baca tanpa iklan
Kata Soeharto Di Tahun 1974, Timor Leste Itu Ibarat Duri Dalam Daging Indonesia, Tidak Layak Merdeka
POS-KUPANG.COM - Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia. Fakta tentang itu, terjadi antara tahun 1975 hingga 1999.
Bahwa bergabungnya Timor Leste ke Indonesia, terjadi melalui invansi tentara Indonesia terhadap Bumi Lorosae.
Hal tersebut dilakukan setelah Portugis meninggalkan Timor Leste, wilayah jajahannya selama ratusan tahun.
Rupanya bergabungnya Timor Leste dengan Indonesia tidaklah melewati keputusan yang mudah.
Melansir The Strategist (28/1/2020), Australia menjadi negara yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.
Hal itu diungkapkan dalam buku kebijakan Canberra, dari invasi hingga kemerdekaan, dipamerkan dengan dirilisnya catatan kabinet pemerintahan Howard untuk tahun 1998 dan 1999 oleh National Archives of Australia .
Awal ceritanya adalah di Australia dan bergabungnya Timor Portugis dengan Indonesia tahun 1974–1976.
Merupakan sebuah buku, laporan dan kiriman setebal 900 halaman, yang menunjukkan perdana menteri yang kuat, Gough Whitlam, memaksakan kehendaknya sementara Departemen Luar Negeri menderita dan resah.
Diceritakan bahwa dalam pertemuan dengan Soeharto pada bulan September 1974, Whitlam meninggalkan catatan peringatan yang menyatakan bahwa Timor Timur harus berintegrasi dengan Indonesia.
"Timor Portugis terlalu kecil untuk merdeka. Secara ekonomi tidak layak. Kemerdekaan tidak diinginkan di Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di kawasan" ujarnya.
• KABAR TERBARU! Ternyata Tak Semua Pelaku UMKM, Dapat Dana BLT Rp 2,4 Juta Dari Presiden, Lho Kenapa?
• Sepak Terjang Alfredo Reinado, Tokoh Kunci di Balik Krisis Hebat Timor Leste, Diredam Xanana Gusmao
Menurut catatan laporan itu, Whitlam menawarkan dua pemikiran dasar.
Pertama, dia percaya bahwa Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia.
Kedua, hal tersebut harus terjadi sesuai dengan keinginan rakyat Timor Portugis yang diungkapkan dengan baik.
Whitlam yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia menekankan bahwa ini belum menjadi kebijakan Pemerintah (Australia) tetapi kemungkinan besar akan menjadi seperti itu.