Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota
POS-KUPANG. COM | SOE - Fraksi PKPI menilai Pemda TTS selama ini diam terkait konflik lahan di besipae, Kecamatan Amanuban Selatan. Oleh sebab itu, Fraksi PKPI meminta Pemda TTS untuk serius mengambil bagian guna menyelesaikan masalah lahan Besipae.
" Lahan Besipae berada dalam wilayah geografis Kabupaten TTS. Selain itu, warga yang mendiami kawasan Besipae merupakan warga Kabupaten sehingga Pemda TTS perlu mengambil bagian dalam penyelesaian masalah besipae," pinta Simon Bako saat membaca pandangan umum Fraksi PKPI, Rabu (26/8/2020) siang.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pemerintah dalam jawabannya yang dibaca Kadis Perikanan, Filg Nenoliu menjelaskan, selama ini Pemda TTS sudah berupaya untuk mempertemukan para pihak yang bermasalah guna dicarikan solusi untuk menyelesaikan masalah besipae. Namun diakuinya, usaha tersebut belum tuntas karena belum adanya kesepahaman di antara para pihak yang berkonflik.
" Perlu diketahui, Pemda TTS sudah melakukan pertemuan bersama Keluarga Nabuasa Besi dan Keluarga Nabuasa Pa'e, baik di Rujab Bupati TTS maupun di Maskolen guna menyelesaikan masalah konflik Besipae. Dalam pertemuan tersebut, Pemda TTS tetap konsisten untuk memfasilitasi Keluarga Nabuasa, warga yang mendiami Besipae dan Pemerintah Propinsi NTT untuk mencari solusi penyelesaian masalah Besipae," jelasnya.
• Waspada! Empat Pulau di NTT Diprediksi Berpotensi Terjadi Angin Kencang Hari Ini, Simak
Untuk diketahui, pasca adanya kesepakatan antara Keluarga Nabuasa (Pa'e dan Besi) dengan Pemprov NTT terkait penyelesaian masalah besipae, dimana Keluarga Nabuasa menyerahkan lahan seluas 3.780 hektar untuk digunakan Pemprov NTT sebagai lokasi pengembangan pakan ternak dan kelor, 50 warga Besipae membuat surat pernyataan untuk menolak kesepakatan antara keluarga Nabuasa dan Pemprov NTT.
Warga Besipae menegaskan mereka tidak terlibat dalam kesepakatan penyerahan lahan kepada Pemprov NTT. Warga menyebut, Keluarga Nabuasa (Pa'e dan Besi ) yang terlibat dalam kesepakatan tersebut bukan bagian dari warga Besipae yang mengklaim berhak atas tanah tersebut.
" Mereka yang buat kesepakatan dengan Pemprov NTT bukan bagian dari kami. Kami yang mendiami wilayah Besipae adalah pemilik lahan Besipae," tegas Ester Selan. (din)