Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) menyambut baik kebijakan pemerintah Pusat untuk membantu tenaga kerja honorer dengan subsidi gaji.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang juga menyasar untuk para guru honorer itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai cair pada Senin, 24 Agustus 2020.
Terhadap kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT Inche DP Sayuna mengingatkan pentingnya validasi data agar bantuan tersebut tepat sasaran.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, saat ini kebijakan pemerintah saat ini untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sudah sangat banyak. Bantuan itu, kata Inche baik itu diperuntukan bagi masyarakat baik yang menggunakan fasilitas kredit, pegawai swasta dan kontrak maupun saat ini untuk pegawai honor.
"Yang paling penting itu soal validasi data agar bantuan tersebut tepat sasaran," ujar Inche kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (25/8).
Ia mengharapkan agar kebijakan tersebut dapat dieksekusi dengan baik sehingga harapan pemerintah untuk membantu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
"Mudah-mudahan data lengkap sehingga pemerintah bisa mencairkan dana tepat pada waktunya sehingga bisa digunakan oleh para penerima manfaat," tambah Inche.
Selain itu, Inche juga mengingatkan agar peruntukkan dana yang dimaksudkan untuk menstabilkan ekonomi tersebut agar dapat dipakai sesuai peruntukkannya tersebut dan tidak dipakai untuk kepentingan lainnya, sehingga bisa berdaya guna.
Sementara itu, sekretaris Fraksi PDIP DPRD NTT, Emanuel Kolfidus senada menyambut baik kebijakan yang disebutnya sebagai kebijakan pro rakyat itu.
• Penasehat Diaspora Mabar Dukung Paket Hebat Dalam Pilkada Ngada, Ini Alasannya
"Kebijakan presiden untuk memperhatikan seluruh masyarakat yang terkena dampak, yakni sebelumnya kepada masyarakat secara umum, dan saat ini kepada pegawai honorer termasuk guru honorer kita sambut dengan baik dan gembira," ujar Eman Kolfidus saat dihubungi.
Ia mengatakan, harus diakui bahwa mayoritas guru honorer kesejahteraannya masih belum baik sehingga kebijakan tersebut menjadi satu kebijakan yang cukup membantu untuk ekonomi para guru dalam situasi pandemi.
• Golkar Tetapkan Paket Desa Sejahtera Bertarung di Pilkada TTU
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT pernah Agustus 2020, total guru honorer SMA/SMK di Provinsi NTT berjumlah 11.307 orang. Para guru honorer tersebut menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi, sebelumnya telah mendapatkan subsidi melalui Program Subsidi Silang Pemerintah Provinsi.
"Baik guru yayasan maupun komite selama ini disubsidi oleh Pemprov NTT. Untuk guru yayasan menerima subsidi sebesar Rp 300 ribu perbulan dan untuk guru komite menerima subsidi Rp 400 ribu perbulan," ungkap Linus.
Model subsidi ini, jelas Lusi, untuk menggenapi hingga guru memperoleh gaji sesuai upah minimum regional sebesar Rp 1,8 juta. (hh)