Baca tanpa iklan
Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.
Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.
Respons Nadiem Makarim
Sementara itu dilansir dari Tribunnews.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara.
Nadiem menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap Program Organisasi Penggerak (POP).
Evaluasi ini dilakukan setelah beberapa organisasi masyarakat menyatakan mundur karena menilai banyak kejanggalan dalam program ini.
"Kemendikbud telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan program organisasi penggerak," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/7/2020).
Nadiem mengatakan proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.
Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan.
“Saya kira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," kata Nadiem.
Seperti diketahui, PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud.
Mereka mengkritik tidak jelasnya klasifikasi organisasi yang mendapatkan bantuan dana Program Organisasi Penggerak. Serta kejanggalan dalam proses verifikasi.
Penjelasan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna
Sementara itu dikutip dari Kontan.co.id, perwakilan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna juga telah merespon polemik ini.
Meski POP Kemendikbud dirancang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada pula skema pembiayaan mandiri dan pendamping.