Baca tanpa iklan
Seperti paket data internet juga buku teks, alat kegiatan rekreasional buku gambar/seni/kerajinan, dll (untuk tanpa jaringan internet).
"Termasuk peningkatan kapasitas guru, melatih guru tentang metode pembelajaran jarak jauh," kata Veronika Ata.
Dinas kesehatan pun diharapkan bisa melakukan penguatan kapasitas layanan kesehatan dasar- Integrasi PUSKESMAS dan POSYANDU, mendukung program nutrisi inovatif: Pemberian Makanan Bergizi Anak dan Pos Gizi- Integrasikan dengan program ketahanan pangan- sumber pendapatan dan Sanitasi- Air Bersih dan perilaku hidup sehat.
Untuk dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan ada peningkatan layanan perlindungan anak guna mencegah dan penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak khususnya pada masa pandemi.
"Kami juga mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Ramah Anak terutama 6 Kabupaten yang sedang berproses: TTS, Ende, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai Timur," kata Veronika Ata.
Dan untuk Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Veroika Ata berharap agar bisa mendorong respon pemulihan sumber pendapatan keluarga melalui dukungan modal; Mengaktifkan Kelompok Usaha Bersama simpan pinjam (UBSP)- Kelompok masyarakat terutama Perempuan.
Untuk Bappeda diharapkan bisa memastikan Perencanaan dan penganggaran di setiap OPD yang respons hak anak terutama dalam masa pandemi.
"Dan Dinas Sosial diharapkan membuat data aktual dan verifikasi data pemberian bantuan social, bantuan Tunai dan sejenisnya tepat sasaran. Sebab masih banyak kelompok rentan tidak mendapatkan," kata Veronika Ata.
DPRD NTT dan Kabupaten Kota, diharapkan bisa memastikan KUA- PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dan dalam fungsi Pengawasan, DPRD diharapkan bisa melaksanakan Perda, Implenteasi anggaran pada OPD (Dinas terkait) Juga bisa proses menuju Propinsi Layak Anak melalui pembentukan Kabupaten layak anak. Sebab hingga kini hanya Kota Kupang “Menuju Kota Layak Anak”.
Dan untuk Fungsi Regulasi, DPRD diharapkan bisa merevisi Perda Perlindungan Anak.
Untuk Bank dan Dunia Usaha diharapkan bisa mempermudah akses pinjaman untuk usaha produktif bukan konsumsi domestik dengan cara memberikan suku bunga terjangkau (KUR) dan memberikan keringan pembayaran angsuran KUR.
LPA NTT dan SEJAJAR NTT berharap perlu dibangun dialog, koordinasi, keterbukaan, dan saling melengkapi, memperkuat sinergitas dan juga melakukan advokasi .
"Karena itu dibutuhkan politikal will dan kesediaan untuk berkoloborasi dari para Pengambil Kebijakan dan komitmen kita semua," kata Veronika Ata. (pos-kupang.com, novemy leo)