Rizal Ramli Desak Batalkan Kartu Prakerja Rp 20 Triliun, Kritik Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan

Rizal Ramli menawarkan solusi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi ) terkait alasan menaikkan iuran BPJS Kesehatan

Editor: Hasyim Ashari
Channel YouTube Indonesia Lawyers Club
Mantan Menteri Koordinato Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik ekonomi Indonesia di tengah wabah Virus Corona. 

Rizal Ramli Desak Jokowi Batalkan Kartu Prakerja Rp 20 Triliun, Kritik Presiden Naikan Iuran BPJS Kesehatan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Rizal Ramli menawarkan solusi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi ) terkait alasan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, Jokowi tinggal membatalkan program yang tidak perlu dan menghabiskan banyak biaya.

Ekonom Dr Rizal Ramli menyoroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Rizal Ramli ada sejumlah pilihan yang bisa diambil Presiden Jokowi tanpa harus menaikkan iuran BPJS.

Presiden Jokowi diminta untuk membatalkan program prakerja.

"Pak @jokowi sebetulnya punya pilihan mudah : Batalkan program prakerja Rp 20 Trillium, termasuk setoran abal2 & KKN provider2 online (Rp5,6 Trilliun)," tulis Rizal Ramli di akun Twitternya.

Rizal Ramli menilai bahwa langkah tersebut dapat diambil Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan BPJS.

"Gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS sehingga tariff tidak perlu naik. Gitu aja ribet yang penting ada hati utk rakyat!" sambung Rizal Ramli.

Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BJPS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Menurut dia, kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

"Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, dan tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," kata Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (13/5/2020).

Meski iuran dinaikkan, Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi.

Dia mengatakan, subsidi dan iuran tetap diperlukan agar operasional BPJS Kesehatan dapat terus berjalan.

"Nah ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan," tutur dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Palu
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved